Chapnews – Nasional – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah pidato dukungan penuhnya di Kongres PSI, Sabtu (19/7). Direktur Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, menilai pidato Jokowi semakin menguatkan asosiasi dirinya dengan partai tersebut, sekaligus mendongkrak popularitas PSI.
"Pidato Jokowi yang seakan sudah menjadi bagian PSI memunculkan analisis spekulatif. Ada kemungkinan Jokowi akan masuk sebagai dewan pembina atau penasihat," ujar Ali kepada chapnews.id, Minggu (20/7).
Posisi Jokowi, menurut Ali, bisa struktural atau kultural, tergantung persepsi publik. Jika isu dinasti politik di PSI tak terlalu kuat, Jokowi bisa menjadi dewan pembina secara resmi. Namun, jika isu tersebut menjadi sorotan, perannya akan lebih kultural, meski tetap berpengaruh besar, terutama bagi putranya, Kaesang Pangarep, yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum PSI.
"Karena harus mempertimbangkan isu dinasti politik jika ia masuk. Namun jika belum kuat terasosiasi, maka ada kemungkinan masuk secara struktural partai," jelasnya.
Dalam pidatonya, Jokowi memberikan target tinggi kepada PSI dan menyatakan dukungan penuhnya. "Oleh karena itu saya akan full mendukung PSI," tegas Jokowi, yang juga meyakini PSI akan menjadi partai besar pada 2029.
Ali melihat arah politik PSI ke depan berada di bawah bayang-bayang keluarga Jokowi, sejajar dengan peran mantan presiden seperti Megawati Soekarnoputri dan SBY. Ia memprediksi Pemilu dan Pilpres 2029 akan menjadi pertarungan anak-anak mantan presiden, bersaing dengan figur seperti Prabowo Subianto.
"Nanti ada juga pertarungan para anak mantan presiden, entah sebagai cawapres Prabowo atau bahkan penantang," tegas Ali.
Strategi PSI mendekat ke Jokowi dinilai masuk akal mengingat kultur politik Indonesia saat ini yang lebih mengedepankan figur ketimbang kekuatan kelembagaan partai. Namun, Ali mengingatkan pentingnya keseimbangan antara politik figur dan politik pelembagaan partai agar tetap kuat dan tahan terhadap gejolak politik.
"Artinya, politik figur harus diimbangi dengan politik pelembagaan partai, biar sehat dan tahan banting kendati dihantam ‘tsunami politik’ maha dahsyat," tutupnya.
