Chapnews – Nasional – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membenarkan adanya usulan untuk menaikkan status Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi kementerian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/8). Menurutnya, usulan tersebut muncul setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja BPKH selama kurang lebih satu tahun beroperasi.
Prasetyo menjelaskan, salah satu alasan utama usulan tersebut adalah kebutuhan akan peningkatan koordinasi, khususnya dengan pihak Arab Saudi. "Tampaknya dibutuhkan peningkatan kelembagaan setingkat kementerian untuk memperkuat koordinasi tersebut," ujarnya.
Usulan ini mencuat ke permukaan setelah Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal, mengungkapkan adanya dorongan dari sejumlah anggota dewan untuk mengubah status BPKH. Saat ini, DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah yang diusulkan oleh DPR sendiri dan telah memasuki tahap II pembahasan di Badan Legislasi (Baleg). RUU ini juga berkaitan erat dengan rencana pengalihan pengelolaan haji dari Kementerian Agama ke BPKH mulai musim haji tahun depan.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menargetkan RUU Haji dan Umrah rampung pada Agustus ini. Menurutnya, pengesahan RUU ini sangat mendesak, terutama karena Pemerintah Arab Saudi telah meminta Indonesia untuk segera menentukan area di Arafah. "Saudi sudah mendesak kita untuk segera mengambil kepastian area Arafah. Nah, sementara UU-nya belum ada," tegas Marwan.
Menanggapi wacana tersebut, Kepala BP Haji, M. Irfan Yusuf, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada proses pembahasan di parlemen. "Kami di BPKH siap melaksanakan amanat UU dan perintah presiden, apapun bentuknya," ujar Gus Irfan melalui pesan singkat. Pernyataan ini menunjukkan kesiapan BPKH untuk menerima perubahan status, apabila RUU Haji dan Umrah nantinya mengesahkan perubahan tersebut.
