Chapnews – Nasional – Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan aksi mengejutkan. Mereka mendatangi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dan DPD, Kamis (21/8), untuk meminta transparansi terkait pendapatan anggota dewan. ICW curiga ada aliran dana lain selain gaji dan tunjangan resmi yang nilainya fantastis, mencapai ratusan juta rupiah.
Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayogha, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan informasi resmi. Dokumen yang diminta meliputi regulasi terkait besaran gaji, berbagai tunjangan (termasuk uang harian, representasi, pensiun), uang kunjungan ke daerah pemilihan (dapil), dana aspirasi, dan dana reses anggota legislatif. Tak hanya itu, ICW juga meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana reses dan uang kunjungan dapil tahun sidang 2024-2025.
"Kami menduga ada penerimaan uang dalam jumlah besar di luar gaji dan tunjangan resmi," tegas Egi. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang negara yang digunakan untuk membiayai anggota DPR dan DPD mutlak diperlukan. Angka pendapatan bersih anggota DPR yang mencapai lebih dari Rp100 juta belakangan menjadi sorotan publik, menimbulkan ketimpangan yang signifikan dengan kondisi ekonomi mayoritas masyarakat.
Sayangnya, upaya ICW mendapatkan informasi tersebut tak berjalan mulus. Egi mengaku mengalami kendala dan bahkan diusir dari kompleks parlemen saat hendak melakukan wawancara seusai menyerahkan surat permohonan. "Kami diusir dari depan gedung Setjen DPR RI saat sedang melakukan wawancara," ungkap Egi, menceritakan pengalaman tak mengenakkan tersebut. Aksi ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan di lembaga legislatif. Publik pun menantikan respons DPR atas permintaan ICW ini.
