Chapnews – Nasional – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran (SE) yang meminta pemerintah daerah mengkaji ulang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Langkah ini diambil menyusul gelombang protes warga di sejumlah daerah seperti Cirebon (Jawa Barat), Pati (Jawa Tengah), dan Bone (Sulawesi Selatan) terkait kenaikan PBB yang dinilai memberatkan. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, bahkan menegaskan pelarangan kenaikan PBB di atas 100 persen.
"Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran yang meminta kepala daerah berhati-hati dalam menyesuaikan PBB-P2. Daerah yang menghadapi penolakan warga diminta meninjau ulang, bahkan membatalkan kenaikan tersebut," tegas Bima Arya usai rapat di Komisi II DPR, Jakarta, Senin (25/8). Ia menambahkan, "Kami mencatat beberapa daerah menaikkan PBB lebih dari 100 persen. Kenaikan tersebut harus dikaji ulang, bahkan kami imbau untuk dibatalkan atau ditunda."
Bima Arya mengungkapkan sejumlah daerah telah merespon SE tersebut dengan membatalkan kenaikan PBB yang signifikan. Namun, ia menekankan bahwa tidak semua kenaikan PBB disebabkan oleh kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Banyak daerah yang telah menerapkan kebijakan kenaikan PBB jauh sebelum kebijakan efisiensi tersebut diberlakukan.
Data yang dimiliki Kemendagri menunjukkan 104 daerah menaikkan PBB-P2 lebih dari 100 persen sejak pemerintahan sebelumnya. Hanya tiga daerah yang melakukan penyesuaian tersebut di tahun 2025. "Data 104 daerah itu sebagian besar mengeluarkan kebijakan tersebut sebelum kebijakan efisiensi. Jadi, hanya tiga daerah yang melakukan penyesuaian di tahun 2025," jelas Bima Arya. Ia menambahkan, "Tidak tepat mengaitkan kenaikan PBB dengan kebijakan efisiensi. Ini adalah inisiatif daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)."
