Chapnews – Nasional – Anggota Dewan Pers, Abdul Manan, mengecam keras tindakan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden yang mencabut kartu identitas (ID) jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Menurutnya, tindakan tersebut sangat berlebihan dan berpotensi mencoreng citra Presiden terkait kebebasan pers.
Manan menegaskan bahwa mengajukan pertanyaan kepada pejabat negara, termasuk presiden, adalah hak fundamental wartawan yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers. "Bertanya soal MBG, topik yang sedang hangat dibicarakan publik, jelas merupakan bagian dari pelaksanaan hak tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9).
Ia mengaku heran mengapa Biro Pers Istana mencabut ID liputan wartawan CNN Indonesia yang bertanya soal MBG, padahal Presiden Prabowo Subianto sendiri bersedia menjawab pertanyaan tersebut. Manan mengingatkan bahwa sikap Biro Pers Istana dapat menimbulkan kesan bahwa presiden tidak menghormati kebebasan pers yang dilindungi Undang-Undang.
"Sesuatu yang wajar jika wartawan bertanya apa saja kepada presiden. Presiden sebagai pejabat publik memiliki kewajiban untuk merespons sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik," imbuhnya.
Manan mendesak Biro Pers untuk menggunakan pendekatan yang lebih proporsional dalam menangani wartawan. Menurutnya, menghukum wartawan hanya karena bertanya tentang topik di luar agenda presiden merupakan pelanggaran kebebasan pers.
"Sebagai wartawan yang pernah bertugas meliput di Istana Negara pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, saya yakin untuk mengatakan bahwa menarik ID Card itu sama saja dengan melarang wartawan tersebut melakukan liputan di Istana," tegasnya. Ia mendesak Biro Pers Media dan Informasi Istana Presiden segera memulihkan hak Diana Valencia untuk meliput di Istana Negara.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, membenarkan bahwa seorang staf BPMI Sekretariat Presiden mengambil langsung kartu identitas Pers Istana Diana ke Kantor CNN Indonesia TV pada 27 September 2025. CNN Indonesia telah mengajukan surat resmi ke BPMI dan Mensesneg untuk mempertanyakan tindakan tersebut.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi enggan berkomentar terkait pencabutan kartu identitas Pers Istana milik reporter CNN Indonesia. "Kita fokus yang penting beres MBG dulu ya, jangan sampai ada kejadian lagi," ujarnya.
