Chapnews – Ekonomi – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak mentah-mentah usulan pelunasan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penolakan ini muncul setelah Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menawarkan skema penyelesaian utang, termasuk meminta pemerintah menambah modal kepada PT KAI (Persero) dan mengambil alih infrastruktur proyek.
Purbaya menegaskan bahwa Danantara, sebagai holding BUMN yang membawahi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), seharusnya mampu mengelola utang Whoosh secara mandiri. Ia berpendapat, Danantara memiliki sumber pendanaan yang cukup dari dividen BUMN yang mencapai Rp80 triliun per tahun.
"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, ya? Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat 10 Oktober 2025.
"Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN)," tegas Purbaya.
Menkeu Purbaya menekankan pentingnya pemisahan tanggung jawab antara sektor swasta dan pemerintah dalam pengelolaan proyek Whoosh. Ia berpendapat, utang proyek seharusnya dikelola oleh Danantara agar tidak membebani APBN.
"Harusnya mereka manage (mengelola utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung) dari situ. Jangan kita lagi. Karena kan kalau enggak, ya semuanya kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government (pemerintah)," imbuhnya.
Besaran utang proyek Kereta Cepat Whoosh sendiri menjadi sorotan utama dalam perdebatan ini. Pemerintah berharap Danantara dapat menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah utang tersebut tanpa harus mengandalkan dana dari APBN.
