Chapnews – Ekonomi – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik keras Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait penilaian kondisi likuiditas perbankan nasional. Menurutnya, alat ukur yang digunakan selama ini tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Purbaya mempertanyakan klaim OJK yang selalu menyatakan likuiditas perbankan dalam kondisi "ample" atau berlebih. Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian antara data yang ada di atas kertas dengan realitas yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses pendanaan. "Kalau Anda tanya OJK, selalu bilang ample, dari zaman dulu juga begitu," ujarnya, Sabtu (18/10/2025).
Menkeu mencontohkan, permintaan penempatan dana pemerintah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) justru muncul karena adanya kebutuhan likuiditas yang belum terpenuhi di daerah. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bahkan secara langsung meminta agar dana tersebut disalurkan ke BPD Jawa Timur untuk kemudian didistribusikan ke bank-bank lain di wilayahnya dengan bunga yang lebih kompetitif.
Purbaya menekankan pentingnya pembaruan alat ukur likuiditas perbankan agar lebih relevan dan akurat dalam menggambarkan kondisi sebenarnya. Ia mengaku telah lama mendorong perubahan indikator ini dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Indikator yang umum digunakan saat ini, seperti AL per NCD atau AL per DPK, dinilai tidak cukup komprehensif untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi likuiditas di sektor keuangan. "Jadi mesti dilihat lagi alat ukur yang pas untuk melihat kondisi likuiditas yang real," tegasnya.
