Chapnews – Ekonomi – Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin operasional 190 pengecer dan distributor pupuk yang kedapatan melanggar Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi petani dari praktik-praktik yang merugikan.
Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran yang merugikan petani. Keputusan pencabutan izin ini diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (31/10/2025). "Hari ini, melalui Pupuk Indonesia, kami cabut izin 190 pengecer dan distributor yang terbukti tidak menurunkan harga pupuk sesuai pengumuman pemerintah. Tidak ada lagi toleransi bagi yang bermain-main dengan kebijakan ini," tegas Mentan Amran.
Tindakan tegas ini merupakan hasil dari inspeksi mendadak (sidak) dan pengecekan yang dilakukan di berbagai daerah, termasuk Lampung, Maluku, dan Sulawesi. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan harga pupuk di lapangan, sejalan dengan kebijakan penurunan harga yang telah diumumkan sebelumnya.
"Sudah cukup lama petani kita dizalimi oleh para mafia. Sekarang saatnya kita lawan. Negara harus berpihak pada petani. Kita lindungi 160 juta petani dari permainan-permainan kotor yang hanya menguntungkan segelintir pihak," ungkap Amran dengan nada geram.
Lebih lanjut, Mentan Amran menegaskan bahwa para pelaku pelanggaran HET ini tidak akan diberikan kesempatan lagi untuk menjadi pengecer atau distributor pupuk di masa mendatang. "Hari ini kita cabut izinnya dan tidak akan dikasih kesempatan lagi. Kami tidak ampuni. Praktik-praktik yang merugikan ini harus kita lawan," tegasnya.
Tidak hanya itu, Mentan Amran juga memberikan peringatan keras kepada seluruh manajer Pupuk Indonesia di setiap wilayah untuk mengawasi secara ketat distributor terkait implementasi HET. "Seluruh manajer, general manager, di wilayahnya masing-masing, yang tidak serius menangani pencabutan izin, bila mereka tidak peduli pada wilayahnya dan petani, mereka dievaluasi, bila perlu dicopot," pungkasnya.
