Chapnews – Ekonomi – Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek ambisius warisan Presiden Jokowi, kini menghadapi tantangan serius. Majalah Inggris, The Guardian, bahkan menyebut IKN berpotensi menjadi "kota hantu". Kekhawatiran ini muncul akibat sejumlah faktor krusial yang menghantui keberlangsungan proyek tersebut.
Salah satu faktor utama adalah penurunan drastis anggaran negara untuk IKN. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, alokasi dana terus menyusut. Dari 2 miliar pound sterling pada tahun 2024, anggaran terpangkas menjadi 700 juta pound pada tahun 2025. Bahkan, tahun depan hanya dianggarkan 300 juta pound, sepertiga dari yang dibutuhkan.
Tidak hanya itu, investasi swasta pun mengalami penurunan signifikan, lebih dari 1 miliar pound dari target yang ditetapkan. Kondisi ini tentu menjadi lampu merah bagi kelanjutan pembangunan IKN.
The Guardian juga menyoroti status Nusantara sebagai "ibu kota politik" sebagai faktor lain yang mengancam. Keputusan yang baru diumumkan pada September lalu ini menimbulkan pertanyaan terkait fungsi dan daya tarik IKN.
Selain itu, pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita IKN pada tahun 2024 semakin memperburuk situasi. Saat ini, jumlah penduduk di IKN masih jauh dari target. Baru sekitar 2.000 pegawai negeri sipil dan 8.000 pekerja konstruksi yang tinggal di sana, sangat jauh dari target 1,2 juta penduduk pada tahun 2030.
Herdiansyah Hamzah, seorang Sarjana Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, bahkan menilai proyek IKN sudah menjadi "kota hantu". Ia juga berpendapat bahwa sebutan "ibu kota politik" tidak memiliki makna hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Masa depan IKN kini berada di ujung tanduk, membutuhkan solusi konkret dan dukungan kuat agar tidak menjadi proyek mangkrak.
