Chapnews – Ekonomi – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali menerpa industri manufaktur di Indonesia. Kali ini, PT Michelin Indonesia dikabarkan melakukan PHK terhadap ratusan pekerja di pabrik ban mereka. Kabar ini sontak menuai perhatian serius dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi).
Aspirasi melalui Presidennya, Mirah Sumirat, menyatakan keprihatinannya atas langkah PHK yang diambil Michelin Indonesia. Menurutnya, PHK seharusnya menjadi opsi terakhir setelah melalui dialog sosial yang terbuka dan adil. "Perusahaan multinasional seperti Michelin harus mengedepankan tanggung jawab sosial dan moral. Pekerja bukan sekadar angka dalam laporan efisiensi, tetapi manusia yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan perusahaan," tegas Mirah pada Selasa (4/11/2025).
Mirah mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, untuk segera turun tangan memfasilitasi perundingan tripartit antara manajemen Michelin, serikat pekerja, dan perwakilan pemerintah. Tujuannya adalah mencari solusi konstruktif yang sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
Lebih lanjut, Mirah menekankan pentingnya bagi korporasi global seperti Michelin untuk menghormati prinsip keberlanjutan tenaga kerja nasional. "Indonesia bukan sekadar lokasi produksi, tetapi rumah bagi jutaan pekerja yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok dunia. Menjaga keberlangsungan kerja berarti menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jangan biarkan keputusan korporasi global merusak tatanan sosial yang telah dibangun oleh para pekerja," imbuhnya. Kasus PHK ini menjadi sorotan tajam terkait komitmen perusahaan multinasional terhadap tenaga kerja lokal dan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.
