Chapnews – Nasional – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah penting dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Direksi PT ASDP, Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Menko Kumham), Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa Prabowo telah meminta pertimbangan Mahkamah Agung (MA) terkait pemberian rehabilitasi kepada ketiganya. Kasus ini sendiri berkaitan dengan dugaan korupsi Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP pada tahun 2019-2022.
Yusril menjelaskan bahwa pemberian rehabilitasi ini sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945 dan konvensi ketatanegaraan. "Sebelum menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) rehabilitasi kepada tiga mantan Direksi PT ASDP tersebut, Presiden sudah meminta pertimbangan Mahkamah Agung," ujarnya, Selasa (25/11).
Menurut Yusril, MA telah memberikan pertimbangan tertulis yang kemudian menjadi dasar dalam Keppres tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberian rehabilitasi telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat yang mengadili ketiga direksi PT ASDP tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) karena tidak ada banding dari terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum KPK.
Dengan kekuatan hukum tetap tersebut, Presiden memiliki wewenang untuk memberikan rehabilitasi. "Ketiga direksi non aktif PT ASDP tersebut tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan. Kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat ketiganya sebagai warga negara dipulihkan kembali," pungkas Yusril, seperti yang dilansir chapnews.id. Langkah ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai kelanjutan kasus ini dan implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia.
