Chapnews – Nasional – Polemik studi banding Rektor IPDN ke Universitas Cambridge, Inggris, akhirnya terjawab. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya angkat bicara, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan inisiatif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas arahan Menteri Tito Karnavian. Penjelasan ini disampaikan menyusul kritik yang dilayangkan dalam rapat kerja Komisi II DPR, Selasa (25/11).
Bima Arya menegaskan, program ini bertujuan untuk membekali lulusan IPDN dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Dengan 1.000 praja IPDN lulus setiap tahun dan tersebar di seluruh Indonesia, Kemendagri ingin memastikan mereka memiliki kompetensi di bidang-bidang seperti urban design, akuntansi, dan data science.
"Ada keperluan untuk urban design, accounting, data science, dan lain-lain. Ini keniscayaan ke depan. Dan untuk belajar itu, enggak mungkin tanpa penguasaan bahasa Inggris," jelas Bima.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa kerjasama dengan Cambridge bukan sekadar untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dosen, melainkan untuk membangun sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan standar internasional. Program ini diharapkan dapat memenuhi standar kelayakan global, bukan hanya sekadar mengejar skor IELTS atau TOEFL.
"Agar terbangun satu sistem di mana lulusannya, memenuhi standard eligible itu. Bukan untuk skor IELTS, TOEFL, dan lain-lain. Jadi, saya kira ini kunjungan yang sangat bisa dijelaskan," kata Bima. Ia menambahkan, kunjungan ini telah mendapat izin dari Sekretariat Negara (Sesneg).
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mempertanyakan relevansi studi banding Rektor IPDN ke Cambridge. Ia menilai program tersebut tidak sesuai dengan tugas utama IPDN, apalagi di tengah moratorium kunjungan kerja DPR ke luar negeri. Jazuli mempertanyakan urgensi kunjungan tersebut mengingat lulusan IPDN nantinya akan bertugas sebagai camat dan posisi pemerintahan lainnya.
