Chapnews – Nasional – Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengeluarkan instruksi tegas kepada Kementerian Kehutanan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hutan di seluruh wilayah Indonesia. Arahan penting ini disampaikan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang menyatakan kesiapannya untuk melakukan perbaikan struktural yang mendalam.
Berbicara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (15/12), Raja Juli menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan persetujuan dan arahan spesifik untuk memperbaiki "Forest Governance" yang dinilai masih memiliki banyak kelemahan. "Pak Presiden juga kemudian memberikan persetujuan, arahan, kepada kami untuk membuat tata kelola perhutanan yang lebih baik. Forest Governance harus diperbaiki," ujar Raja Juli, sebagaimana dilansir chapnews.id.
Salah satu permasalahan krusial yang menjadi sorotan utama adalah rentang kendali yang terlalu panjang antara kementerian pusat dengan unit pelaksana teknis (UPT) di daerah. Kondisi ini disinyalir menjadi penghambat efektivitas pengawasan dan implementasi kebijakan kehutanan di lapangan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Kehutanan berencana membentuk kantor wilayah kehutanan di setiap provinsi. Wacana strategis ini akan segera didiskusikan lebih lanjut dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg). "Kemudian merefleksikan tugas-tugas dirjen yang kemudian nanti akan dieksekusi di UPT-UPT terkait di tempat masing-masing," tambah Raja Juli.
Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga memerintahkan Kementerian Kehutanan untuk melipatgandakan jumlah personel polisi kehutanan. Penambahan kekuatan ini dianggap sangat vital untuk menekan praktik pembalakan liar yang selama ini terus merusak kekayaan hutan Indonesia.
Sebagai gambaran, Raja Juli mencontohkan situasi di Aceh, provinsi yang memiliki luas hutan mencapai 3,5 juta hektare, namun hanya dijaga oleh sekitar 32 polisi hutan. "Ini sama sekali tidak masuk akal dan Pak Presiden langsung meminta kepada saya untuk melipat-gandakan jumlah polisi hutan kita," tegasnya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, demi menjaga kelestarian hutan sebagai aset bangsa.
