Chapnews – Nasional – Jakarta – Empat tokoh kunci dari partai politik koalisi pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dilaporkan telah mengadakan pertemuan tertutup pada Minggu (28/12) kemarin. Pertemuan ini disinyalir membahas sejumlah agenda politik strategis di tengah memanasnya wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang juga politisi Partai Golkar, Arief, mengonfirmasi adanya silaturahmi tersebut. Menurut Arief, pertemuan itu bertujuan untuk "memperkuat koalisi dan mendiskusikan beberapa agenda politik ke depan." Pernyataan ini disampaikan Arief melalui pesan singkat kepada chapnews.id pada Senin (29/12).
Pertemuan para elite koalisi ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap usulan pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD, yang sebelumnya dilakukan secara langsung oleh rakyat. Komisi II DPR RI sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk membahas usulan kontroversial ini dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang dijadwalkan dimulai pada tahun 2026.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dan akan dibahas secara kodifikasi bersama sejumlah RUU politik lainnya, termasuk RUU Pilkada dan RUU Partai Politik. Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, sebelumnya pada Minggu (7/12) menegaskan, "Komisi II siap membicarakan hal tersebut dalam penyusunan perubahan UU Pemilu."
Namun, wacana Pilkada via DPRD ini menuai penolakan tegas dari beberapa partai, terutama PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, pada Selasa (23/12) menyatakan bahwa partainya menolak keras usulan tersebut. Ia berargumen bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 telah mengatur pemilihan secara demokratis, yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemilihan langsung. "Itu aturan yang harus kita jaga bersama-sama," tegas Guntur.
Senada dengan PDIP, Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, juga menolak wacana ini. Menurutnya, mengembalikan Pilkada ke DPRD sama saja dengan "mengambil hak rakyat dan memberikannya kepada elite politik," sebuah langkah yang dianggapnya sebagai kemunduran demokrasi.
Pertemuan para petinggi koalisi Prabowo ini, dengan demikian, menjadi sorotan utama mengingat sensitivitas isu Pilkada melalui DPRD yang berpotensi mengubah lanskap politik daerah secara signifikan.
