Chapnews – Ekonomi – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan ribuan unit rumah relokasi bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat dimulai pada Februari 2026. Proyek ambisius ini dirancang khusus untuk menyediakan hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga kokoh dan aman dari ancaman bencana lanjutan seperti banjir, tsunami, dan tanah longsor yang kerap melanda wilayah tersebut.
Menteri PKP Maruarar Sirait, dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dengan Pemerintah pada Sabtu (10/1/2026), memaparkan skema penganggaran dan pelaksanaan yang akan melewati empat tahapan krusial. Tahapan tersebut mencakup penetapan lokasi, penetapan daftar penerima manfaat (BNBA), pengalokasian anggaran, serta proses pengadaan barang dan jasa yang ditargetkan mulai Februari 2026. Setelah itu, barulah dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan dan tahap pascapelaksanaan.
"Ini usul kami karena isu kita soal percepatan, penganggaran barang dan jasa Februari, kemudian pelaksanaan pembangunan, dan juga pasca pelaksanaan. Kami usulkan tahapannya seperti itu, supaya kalau bisa lebih cepat lebih bagus," tegas Maruarar, menekankan pentingnya akselerasi proyek demi kesejahteraan warga terdampak.
Untuk tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan wilayah yang telah menunjukkan kesiapan optimal dari sisi lahan dan hasil verifikasi lapangan. Aceh Tamiang, di Provinsi Aceh, disebut-sebut sebagai salah satu daerah yang paling siap untuk segera memulai pembangunan. "Mungkin kita bisa mulai di Aceh Tamiang, mungkin kita bisa jalan segera," tambahnya, mengindikasikan urgensi untuk segera merealisasikan hunian bagi para korban.
Data menunjukkan kesiapan lahan yang signifikan di ketiga provinsi. Provinsi Aceh telah mengusulkan 153 titik lahan relokasi seluas total 403,09 hektare, dengan potensi menampung hingga 28.311 unit rumah. Dari jumlah tersebut, 24 titik lahan telah melalui verifikasi lapangan secara menyeluruh dan dinyatakan layak untuk pembangunan hunian tetap.
Sementara itu, di Sumatera Utara, tersedia 16 lokasi lahan relokasi dengan total luas sekitar 56 hektare, yang sebagian besar kini telah memasuki tahap verifikasi teknis. Adapun di Sumatera Barat, terdapat 28 lokasi lahan relokasi seluas 53 hektare yang juga sedang dalam proses penilaian kelayakan. Selain lokasi yang telah diusulkan, masih ada identifikasi lanjutan untuk 17 lokasi di Aceh, 16 di Sumatera Utara, dan 28 di Sumatera Barat, guna memastikan kapasitas hunian yang memadai bagi seluruh warga terdampak.
Maruarar menegaskan bahwa penentuan lokasi relokasi tidak bisa sembarangan dan harus memenuhi tiga kriteria utama yang tak bisa ditawar. Pertama, lokasi harus benar-benar aman dari ancaman bencana lanjutan, termasuk banjir, tsunami, dan tanah longsor. Kedua, lahan harus bebas dari segala persoalan hukum atau sengketa yang dapat menghambat proses pembangunan. Ketiga, lokasi harus strategis, dekat dengan ekosistem kehidupan warga, yang mencakup akses ke mata pencarian, fasilitas pendidikan seperti sekolah, dan pasar.
"Kami juga berkoordinasi dengan BNPB, kami juga mengingatkan ada 3 kriteria untuk lokasi, pertama pastikan lokasi itu aman dari banjir, tsunami, longsor, kedua pastikan tidak bermasalah secara hukum, ketiga pastikan itu dekat dengan ekosistem kehidupan, misal dekat dengan ladang mereka atau mata pencarian mereka, dan sekolah dan pasar," jelasnya.
Dengan percepatan skema penganggaran dan kesiapan lahan yang terus dimatangkan di tiga provinsi tersebut, pemerintah berharap pembangunan rumah relokasi dapat segera terealisasi. Tujuannya jelas: agar para korban bencana dapat secepatnya kembali menempati hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga memberikan rasa aman dan ketenangan dari ancaman bencana di masa depan, seperti yang diungkapkan oleh chapnews.id.
