Chapnews – Ekonomi – Sektor ketenagalistrikan nasional tengah menjadi sorotan tajam menyusul pengumuman Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dokumen strategis yang seharusnya menjadi peta jalan kedaulatan energi ini, justru menunjukkan dominasi investasi swasta hingga 73% dari total proyek. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius dari Serikat Pekerja (SP) PLN terkait potensi melemahnya kendali negara atas pasokan listrik dan ancaman terhadap ketahanan energi nasional.
Ketua Umum SP PLN, Abrar Ali, dengan tegas mengingatkan bahaya jika pengelolaan listrik tidak sepenuhnya berada di tangan negara. Ia mengkhawatirkan sektor vital ini akan bernasib serupa dengan apa yang sempat dialami sektor distribusi BBM, di mana kendali harga dan pasokan menjadi rentan. "Penguasaan pembangkit listrik oleh swasta dapat berpotensi melemahkan kendali negara dan membuka risiko terjadinya kembali peristiwa padam total, seperti yang pernah terjadi di Nias pada tahun 2016," ujar Abrar dalam keterangannya di Jakarta baru-baru ini.
Abrar menganalogikan PT PLN (Persero) sebagai sebuah rumah makan, dengan pembangkit listrik sebagai dapurnya. "Jika dapur itu dikuasai pihak lain, maka PLN hanya akan menjual masakan jadi yang dibeli dari dapur orang lain. Sehingga harga dan keuntungan sepenuhnya ditentukan pihak luar dan pada akhirnya berpotensi merugikan negara serta rakyat," jelasnya. Menurutnya, perjuangan dalam gugatan RUPTL ini bukan hanya untuk karyawan PLN, melainkan demi menjaga ketahanan energi nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
RUPTL 2025-2034, yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero), memang dirancang untuk menarik investasi swasta secara masif. Dari total kapasitas pembangkit 69,5 gigawatt (GW) yang direncanakan akan dibangun hingga tahun 2034, Independent Power Producer (IPP) atau pihak swasta akan menyumbang porsi signifikan, yakni 73% atau sekitar 50,7 GW. Nilai investasi dari sektor swasta ini diperkirakan mencapai Rp1.566,1 triliun dari total investasi keseluruhan proyek ketenagalistrikan yang mencapai Rp2.133,7 triliun.
Pihak SP PLN menegaskan bahwa upaya mereka dalam meninjau ulang RUPTL ini adalah bentuk komitmen untuk menjaga kedaulatan listrik. Perjuangan ini mencakup sekitar 200 ribu insan yang bekerja di sektor ketenagalistrikan dan, yang terpenting, seluruh rakyat Indonesia agar ketahanan energi nasional tetap terjaga. Mereka khawatir dominasi swasta akan menggeser fokus dari kepentingan publik menjadi orientasi profit semata, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen dan stabilitas pasokan listrik di masa depan. Kekhawatiran ini menjadi sorotan serius di tengah upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan energi yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
