Chapnews – Nasional – Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan konflik di Papua. Dalam sebuah audiensi dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil di kompleks parlemen Jakarta pada Senin (9/2), Yorrys menyoroti janji-janji yang dianggapnya belum terealisasi, meskipun Jokowi telah melakukan kunjungan ke Bumi Cenderawasih sebanyak 17 kali selama masa kepemimpinannya.
Yorrys mengenang kembali momen pada awal masa jabatan Jokowi di tahun 2014, saat masyarakat Papua menyambut sang presiden dengan penuh harapan, bahkan menganggapnya bak sosok penyelamat. "Dengan sambutan beliau pada malam Natal itu, masyarakat Papua merasa beliau seperti Tuhan Yesus yang datang membawa keselamatan bagi orang Papua dengan konsep beliau," ujar Yorrys, mengingatkan kembali euforia dan ekspektasi tinggi kala itu.
Namun, harapan besar tersebut kini berbanding terbalik dengan realitas yang ada. Yorrys mempertanyakan efektivitas dari 17 kunjungan kerja Jokowi ke Papua, yang merupakan jumlah terbanyak dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. "Beliau adalah presiden satu-satunya di Republik ini yang sudah datang 17 kali di Papua, tetapi apa dampaknya? Apa yang kita rasakan?" tegasnya, menyiratkan kekecewaan mendalam atas minimnya perubahan konkret.
Menurut Yorrys, alih-alih mereda, eskalasi konflik di Papua justru masih tinggi. Ia bahkan menyinggung laporan dari Amnesty International yang merilis dugaan pelanggaran HAM serius selama era pemerintahan Jokowi. "Ini kan satu apa sih yang terjadi di sana. Akhirnya kami merasa bahwa ini tukang bohong atau tukang apa ya datang memberikan janji kan," kata Yorrys, menggambarkan rasa frustrasi terhadap janji-janji yang dianggapnya hampa.
Yorrys juga mengungkapkan adanya kesulitan signifikan untuk mengangkat isu kekerasan di Papua menjadi perhatian nasional. Ia menyebutkan adanya tekanan kuat yang membuat isu tersebut sulit menjadi konsumsi publik luas. Meski demikian, Yorrys menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan menjadi penghalang bagi DPD untuk terus memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Papua.
Audiensi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi sipil terkemuka, termasuk Amnesty International (AI), Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), YLBHI, KontraS, PGI, dan Koalisi Solidaritas Papua. Direktur AI Indonesia, Usman Hamid, melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran HAM di beberapa wilayah, seperti Papua Pegunungan, Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, hingga Yahukimo.
Usman secara spesifik menyoroti operasi pengerahan aparat dan penggunaan helikopter, termasuk insiden penembakan yang diduga menewaskan seorang anak berusia 7 tahun di Distrik Gearek, Kabupaten Nduga, pada Desember 2023. Ia juga menyatakan keprihatinan atas penambahan jumlah aparat keamanan di Papua tanpa didahului oleh keputusan politik di DPR, sebuah kondisi yang menurutnya diperparah oleh revisi Undang-Undang TNI.
Senada dengan Usman, Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hasegem, mengungkapkan bahwa banyak masyarakat Papua saat ini masih mengungsi dan tinggal di hutan tanpa mendapatkan bantuan yang memadai dari pemerintah. Theo mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dan serius dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM ini. "Oleh karena itu, ini menjadi atensi betul bagaimana proses penyelesaian proses pelanggaran HAM di Papua itu bisa diselesaikan dan saya berharap bahwa ini ada perhatian full dari pemerintah," pungkas Theo, menyerukan perhatian penuh dari pihak berwenang.
