Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Suasana di ranah ekonomi dan kelautan memanas setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono terlibat adu argumen terkait proyek pembangunan kapal. Insiden ini terjadi di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026, memicu perhatian publik terhadap dinamika pengelolaan anggaran negara dan percepatan pembangunan infrastruktur maritim.
Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons terhadap pernyataan Menteri Trenggono yang sebelumnya menyebutkan bahwa pendanaan proyek kapal bersumber dari pinjaman luar negeri, khususnya dari Pemerintah Inggris. Dengan nada diplomatis namun tegas, Purbaya mengingatkan bahwa mekanisme pinjaman, dari mana pun asalnya, tetap harus melalui pintu Kementerian Keuangan. "Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin Pak Trenggono datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Namun, pinjaman juga nanti kan lewat kita juga, tetap saja," ujar Purbaya, menegaskan otoritas Kemenkeu dalam pengelolaan utang negara, seperti dilansir oleh chapnews.id.
Lebih lanjut, Purbaya menggarisbawahi pentingnya perencanaan matang dalam proyek berskala besar seperti pembangunan ribuan unit kapal. Ia menyiratkan kekecewaannya terhadap minimnya progres yang terlihat di lapangan, meskipun rencana besar telah disusun. "Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya. Kan sudah ada rencana di depannya. Ya, saya minta itu. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," jelas Purbaya, menyoroti perlunya percepatan realisasi dari rencana yang telah disusun dan transparansi dalam setiap tahapan proyek. Pernyataan ini mengindikasikan adanya harapan dari Kemenkeu agar KKP segera menunjukkan langkah konkret dalam implementasi proyek ambisius tersebut.
