Chapnews – Ekonomi – Wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh senilai Rp1,2 triliun per tahun kini menjadi sorotan publik. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya belum sepenuhnya dilibatkan dalam perumusan kebijakan krusial ini, memunculkan tanda tanya mengenai keputusan final.
Saat ditemui di Jakarta, Purbaya menjelaskan bahwa ia belum dipanggil oleh pemerintah pusat untuk membahas skema pembayaran utang Whoosh secara penuh dari APBN. "Nanti saya belum dipanggil untuk masalah itu, seingat saya masih 50-50, belum diajak ke sana (membayar utang full dari APBN)," ujarnya, mengindikasikan bahwa diskusi di tingkat kementerian terkait masih belum mencapai titik temu.
Berbeda dengan pernyataan Menkeu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi justru memberikan konfirmasi yang lebih tegas. Saat agenda di Stasiun Gambir, Jakarta, Prasetyo menyatakan bahwa pembayaran utang Whoosh memang akan menggunakan APBN. "Iya, utang Whoosh pakai APBN," katanya.
Kendati demikian, Prasetyo menambahkan bahwa aspek teknis penggunaan APBN ini masih dalam tahap pertimbangan lebih lanjut dan belum final. Proses negosiasi dan pembahasan teknis terus berjalan intensif, melibatkan berbagai pihak termasuk Danantara, yang saat ini dipimpin langsung oleh CEO Rosan. "Belum final, laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknis langsung dipimpin oleh Pak Rosan," jelas Prasetyo.
Sebelumnya, pada akhir tahun 2025, Menkeu Purbaya juga sempat menuturkan bahwa jalan keluar permasalahan utang Whoosh masih didiskusikan secara mendalam untuk menemukan skema pembayaran yang paling optimal dan berkelanjutan. Dinamika ini menunjukkan bahwa keputusan akhir mengenai beban utang Whoosh di pundak APBN masih menunggu finalisasi dari berbagai pihak terkait.
