Chapnews – Nasional – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI, secara resmi mendesak para calon jemaah umrah untuk menunda rencana keberangkatan mereka ke Tanah Suci Mekkah dan Madinah dalam waktu dekat. Imbauan krusial ini dikeluarkan sebagai respons atas ketegangan geopolitik yang kian memanas di kawasan Timur Tengah, menyusul eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, langkah antisipatif ini diambil semata-mata demi memprioritaskan keselamatan dan keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) di tengah situasi yang tak menentu.
"Melihat eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian tak terprediksi dan berpotensi memburuk, kami sangat menganjurkan jemaah umrah yang memiliki jadwal keberangkatan dalam waktu dekat untuk menunda perjalanan suci mereka," ujar Dahnil Anzar dalam keterangannya di Jakarta, baru-baru ini, sebagaimana dilaporkan chapnews.id.
Bagi puluhan ribu jemaah yang saat ini sudah berada di Arab Saudi, Kemenhaj mengingatkan pentingnya untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi erat dengan kantor urusan haji, Konsul Jenderal (Konjen), serta perwakilan Pemerintah Indonesia di sana. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI juga telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi informasi terkini dan memberikan perlindungan maksimal.
Dahnil menambahkan, pemerintah akan memastikan maskapai penerbangan, pihak hotel, dan penyedia layanan lainnya di Tanah Suci tetap berkomitmen untuk melindungi serta memfasilitasi segala kebutuhan jemaah. "Kemenlu RI siap sedia memfasilitasi informasi dan perlindungan, sekaligus memastikan semua pihak terkait di Saudi melindungi dan melayani kebutuhan jemaah," tegasnya.
Ia juga meminta keluarga jemaah di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik, sebab fokus utama pemerintah adalah memastikan keamanan dan kenyamanan ibadah jemaah. Sementara itu, jemaah yang akan segera kembali ke Indonesia diimbau untuk proaktif berkomunikasi dengan agen perjalanan mereka, atau jika berstatus jemaah mandiri, agar terus berkoordinasi dengan aparat Kemenlu maupun Kemenhaj yang bertugas.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat sebanyak 58.873 jemaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi. Seluruh jemaah ini dipastikan berada dalam pantauan ketat pemerintah.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI, Puji Raharjo, turut menenangkan jemaah dan keluarga di Indonesia. "Kami mengimbau seluruh jemaah umrah untuk tetap tenang, tidak panik, dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing guna memperoleh informasi resmi dan teraktual," jelas Puji Raharjo dalam keterangan tertulis Biro Humas Kemenhaj RI, Sabtu (28/2) malam WIB.
Kemenhaj secara berkelanjutan menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji (KUH), KJRI Jeddah, serta KBRI Riyadh untuk memantau dan menindaklanjuti setiap perkembangan situasi di lapangan. Kendati demikian, terkait persiapan ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah memastikan bahwa hingga saat ini belum ada dampak signifikan terhadap proses dan jadwal yang telah direncanakan.
