Chapnews – Nasional – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan komitmennya untuk menuntaskan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Pernyataan ini disampaikan Kepala BNPB, Suharyanto, baru-baru ini di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, merujuk pada bencana yang melanda akhir November 2025.
Suharyanto menjelaskan bahwa target ambisius ini telah ditetapkan secara nasional melalui Rencana Induk Rehabilitasi Rekonstruksi yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Data terkait rencana ini telah dikunci per tanggal 9 Februari 2026 dan terdistribusi ke berbagai kementerian serta lembaga terkait, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan pascabencana.
Dalam upaya pemulihan, sebagian hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor telah mulai dibangun di beberapa kabupaten dan kota. Pembangunan huntap komunal ini dipusatkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan dukungan tambahan dari organisasi kemanusiaan seperti Buddha Tzu Chi dan Danantara.
Sementara itu, bagi masyarakat yang memiliki lahan sendiri dan ingin membangun kembali hunian tetap di lokasi tersebut, BNPB akan langsung turun tangan dalam proses pembangunannya. Proses ini ditekankan akan berjalan secara paralel, tidak menunggu hingga hunian sementara (huntara) penuh. "Bagi yang sudah bisa menunjukkan tanahnya, segera kami bangun," tegas Suharyanto.
Lebih lanjut, Suharyanto juga mengimbau masyarakat terdampak bencana yang rumahnya mengalami kerusakan ringan atau sedang namun belum menerima dana stimulan, untuk mengajukan kembali permohonan bantuan. Pemerintah pusat siap menyusulkan bantuan tersebut agar tidak ada yang tertinggal dari program pemulihan.
Secara konkret, untuk wilayah Sumatera Barat saja, dana stimulan telah disalurkan kepada 126 kepala keluarga (KK) dengan total nilai mencapai Rp2,8 miliar per Selasa (3/3). Secara keseluruhan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana hingga Rp205 miliar untuk ketiga provinsi yang terdampak bencana tersebut, menunjukkan skala prioritas dalam upaya pemulihan.
