Chapnews – Ekonomi – Pemerintah telah mengonfirmasi bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite akan dipertahankan pada level Rp10.000 per liter hingga akhir Maret 2026, atau setelah periode Lebaran. Namun, keputusan ini tidak bersifat permanen, karena setelah batas waktu tersebut, harga Pertalite akan kembali dievaluasi secara menyeluruh, terutama merespons dinamika harga minyak mentah global yang terus merangkak naik.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa penahanan harga Pertalite ini berlaku hingga berakhirnya triwulan I-2026. "Kita juga sudah menyampaikan, bahwa untuk Pertalite ini tidak akan ada kenaikan harga sampai dengan berakhirnya triwulan I-2026," ujar Yuliot dalam konferensi pers Posko Angkutan Lebaran BPH Migas, Kamis (12/3/2026). Setelah periode tersebut, pemerintah akan melakukan perhitungan ulang terhadap harga BBM bersubsidi ini.
Yuliot menjelaskan bahwa lonjakan harga minyak mentah dunia yang kini menyentuh angka di atas USD90 per barel menjadi faktor krusial di balik rencana evaluasi tersebut. Angka ini jauh melampaui asumsi makro APBN 2026 yang hanya mematok di level USD70 per barel. Disparitas ini, menurut Yuliot, secara langsung membebani anggaran negara melalui peningkatan porsi kompensasi yang harus dialokasikan pemerintah.
Evaluasi Kompensasi dan Fiskal
Penyesuaian harga Pertalite, lanjut Yuliot, akan dilakukan dengan mempertimbangkan besaran alokasi kompensasi yang diberikan pemerintah. Kenaikan harga minyak dunia secara otomatis membuat beban kompensasi pemerintah membengkak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja fiskal negara.
"Jadi nanti kita akan evaluasi terkait dengan perkembangan harga minyak dunia dan juga bagaimana alokasi terhadap subsidi dan kompensasinya," tambah Yuliot, mengindikasikan bahwa setiap keputusan akan diambil berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi dan fiskal.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga telah memastikan stabilitas harga Pertalite di angka Rp10.000 per liter hingga Lebaran 2026. Pernyataan ini disampaikan di tengah kekhawatiran publik akibat konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak global.
"Untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan hari raya tidak ada kenaikan apa-apa. Kami sudah melakukan rapat dengan Dewan Energi Nasional (DEN), dan kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita untuk menjelang lebaran," ujar Bahlil di Istana Negara Jakarta, (4/3/2026).
Namun, Bahlil turut menggarisbawahi perbedaan perlakuan untuk BBM jenis non-subsidi. Harga BBM non-subsidi diperkirakan akan tetap mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Kenaikan atau penurunan harga minyak mentah global akan secara otomatis membentuk harga BBM non-subsidi di pasaran, sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku.
"Sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika, dan Iran, tetapi kalau untuk harga BBM yang non subsidi itu memang mekanisme pasar," pungkasnya, membedakan kebijakan pemerintah untuk BBM bersubsidi dan non-subsidi.
