Chapnews – Ekonomi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tegas membantah spekulasi negatif terkait rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Kebijakan strategis ini, menurut OJK, murni digulirkan untuk mengakselerasi modernisasi pasar modal Indonesia, bukan sebagai respons terhadap isu internal atau kebutuhan "pembersihan" tata kelola. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, secara lugas menepis anggapan bahwa demutualisasi merupakan upaya untuk memperbaiki atau membersihkan sistem di dalam bursa. Ia menegaskan bahwa kinerja dan tata kelola BEI saat ini berada dalam kondisi yang sangat baik dan tidak memerlukan intervensi semacam itu.
"Bukan untuk bersih-bersih. Emang bursa kotor? Bursa ini bagus," ujar Hasan Fawzi. Ia melanjutkan, "Sejatinya, ciri utama dari demutualisasi adalah membuka kesempatan partisipasi pemegang saham atau kepemilikan saham bursa oleh pihak lain, di luar anggota bursanya."
Sebagai informasi, saat ini struktur kepemilikan saham BEI secara eksklusif dipegang oleh perusahaan sekuritas yang berstatus sebagai Anggota Bursa (AB). Melalui skema demutualisasi, kepemilikan saham bursa akan diperluas, memungkinkan entitas di luar Anggota Bursa untuk turut serta memiliki saham.
Hasan Fawzi menjelaskan lebih lanjut, terbukanya struktur kepemilikan ini diharapkan akan menjadi katalisator bagi strategi bisnis BEI di masa depan. Keterlibatan pihak eksternal diyakini mampu memicu gelombang inovasi baru yang selama ini mungkin belum sepenuhnya tereksplorasi, memberikan dorongan segar bagi pertumbuhan dan pengembangan pasar modal nasional.
