Chapnews – Ekonomi – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melontarkan sorotan tajam terhadap kinerja anak dan cucu usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keterkejutannya mencuat terutama terkait jumlah entitas usaha yang fantastis, bahkan ada yang mencapai 200 perusahaan, serta dugaan kejanggalan serius dalam proses auditnya.
Sorotan krusial ini disampaikan dalam sebuah acara penting, yakni perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) pertama Danantara Indonesia di Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo secara eksplisit mempertanyakan regulasi yang seolah memberi "kekebalan" audit bagi entitas di bawah BUMN induk.
"Aneh sekali, ada peraturan yang lebih aneh lagi. Kalau BUMN induk wajib diaudit oleh negara, tapi katanya cucu perusahaan tidak boleh diaudit. Peraturan dari mana ini?" tegas Prabowo, mengungkapkan keheranannya yang mendalam.
Menurut Kepala Negara, celah regulasi semacam ini sangat berpotensi menjadi lahan subur bagi penyimpangan dan praktik yang tidak transparan. Apalagi, tidak sedikit BUMN yang kini telah memiliki ratusan anak usaha, bahkan ada yang disebut-sebut mencapai angka 200 entitas, yang semuanya beroperasi tanpa pengawasan audit yang memadai dari negara. Situasi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai akuntabilitas dan tata kelola perusahaan pelat merah.
Di tengah kekhawatiran tersebut, Prabowo menyambut baik kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Lembaga ini, yang diibaratkan sebagai sovereign wealth fund (SWF) kelas dunia, diharapkan dapat menjadi solusi strategis untuk mengelola BUMN dan perusahaan milik negara dengan standar tata kelola terbaik. Keberadaan Danantara diharapkan mampu mengisi kekosongan pengawasan, memastikan transparansi, dan mendorong efisiensi di seluruh lini usaha negara demi kemajuan ekonomi Indonesia.
