Chapnews – Nasional – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menggelar kunjungan kerja strategis ke Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, pada Minggu (29/3). Dalam lawatannya tersebut, Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengedepankan sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai instrumen vital untuk menjamin akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah agar tepat sasaran.
Gus Ipul menegaskan bahwa pembaruan data merupakan pilar utama untuk meminimalisir potensi kekeliruan dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi pemerintah. "Saya secara khusus hadir di Trenggalek untuk bertemu dengan Bapak Bupati beserta seluruh jajaran. Intinya, kami ingin menjalin kolaborasi erat," ungkapnya, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kunjungan Mensos disambut hangat oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para kepala desa. Selain agenda sosialisasi DTSEN, Gus Ipul juga menyempatkan diri meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini mengapresiasi komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pengelolaan data sosial. Kendati demikian, ia menyoroti perlunya penyelarasan data yang komprehensif antara pemerintah pusat, provinsi, hingga tingkat daerah. "Data kita masih perlu diselaraskan agar seragam, baik di pusat, provinsi, maupun daerah. Untuk itu, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025," jelasnya.
Kementerian Sosial, bersama dengan Pemkab Trenggalek, bertekad mengambil langkah sistematis dan terkoordinasi dalam upaya pemutakhiran data. Gus Ipul menggarisbawahi sifat dinamis data sosial yang terus bergerak dan berubah akibat berbagai faktor seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, koordinasi lintas tingkatan, mulai dari RT, RW, dusun, hingga dinas sosial, dinilai krusial untuk menjaga akurasi data. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan agar data penerima manfaat dapat terus diperbarui secara relevan.
"Tujuannya agar bantuan-bantuan pemerintah, baik itu bansos maupun subsidi sosial, benar-benar diterima oleh mereka yang berhak," tegasnya. Gus Ipul mengakui bahwa tingkat ketidaktepatan sasaran pada program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako masih cukup tinggi, diperkirakan mencapai sekitar 45 persen. "Maka dari itu, kami terus berkoordinasi dan melakukan perbaikan. Mudah-mudahan dengan data yang akurat, intervensi pemerintah akan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata," pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menyambut positif sosialisasi DTSEN. Mas Ipin, sapaan akrab Bupati, menjelaskan bahwa Trenggalek sebenarnya telah memiliki sistem pengelolaan data sosial sejak tahun 2016 melalui Posko GERTAK. Namun, ia mengakui kendala utama saat ini adalah mengintegrasikan data daerah dengan sistem nasional, khususnya melalui Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kami sudah berdiskusi dengan BPS. Nantinya, jika diperlukan, salah satu petugas BPS yang memang mengurusi masalah data akan kami tempatkan di Posko Gertak. Jadi, sistemnya bisa langsung terintegrasi," terang Nur Arifin. Ia juga menginstruksikan setiap desa untuk memiliki operator khusus yang mahir mengoperasikan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) guna melakukan pembaruan data secara berkala.
Menurut Nur Arifin, perubahan kondisi sosial masyarakat berlangsung sangat cepat, sehingga pembaruan data harus dilakukan secara rutin. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Trenggalek adalah pelayanan "jemput bola" ke desa-desa untuk membantu perekaman data kependudukan, termasuk bagi warga lanjut usia yang belum memiliki KTP. "Sembari kita menunggu proses pembaruan DTKS, bagi mereka yang setelah kami lakukan verifikasi lapangan memang benar-benar membutuhkan bantuan mendesak, dananya kami tanggulangi dari Baznas. Itu yang selama ini kami lakukan," tutup Bupati yang akrab disapa Mas Ipin tersebut.
