Chapnews – Ekonomi – Di tengah gejolak harga minyak global yang tak kunjung mereda, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Konversi masif kendaraan berbahan bakar bensin ke listrik dinilai sebagai strategi krusial, berpotensi menghemat hingga 13 juta barel minyak per tahun jika satu juta kendaraan berhasil beralih. Kebijakan ini, utamanya melalui insentif kendaraan listrik, disebut-sebut sebagai kunci untuk meredam beban subsidi energi yang membengkak.
M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menegaskan urgensi bagi pemerintah untuk segera menghidupkan kembali skema insentif bagi kendaraan listrik (EV). Langkah ini, menurutnya, vital untuk membendung risiko fiskal yang semakin membesar akibat fluktuasi harga minyak dunia yang cenderung tinggi.
Rizal memperingatkan bahwa tanpa dorongan stimulus yang berkelanjutan, Indonesia terancam kehilangan momentum berharga dalam mengakselerasi adopsi EV, khususnya di kalangan masyarakat menengah. "Risiko perlambatan ini sangat nyata, terutama setelah insentif fiskal berakhir pada 2025, yang secara otomatis membuat harga kendaraan listrik melambung dan daya beli masyarakat tertekan," jelasnya dalam keterangan pers yang diterima chapnews.id pada Jumat (3/4/2026).
Sebelumnya, data menunjukkan bahwa insentif pemerintah berhasil mendorong penjualan kendaraan listrik mencapai sekitar 82 ribu unit sepanjang Januari hingga November 2025, merepresentasikan 11-12% dari total pasar otomotif nasional. Namun, keberhasilan ini kini dihadapkan pada realitas pahit. Eskalasi ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah memicu lonjakan harga minyak dunia jenis Brent, yang kini stabil di atas USD 100 per barel. Situasi ini secara langsung berpotensi memperparah beban subsidi energi dalam APBN.
Lebih lanjut, Rizal merinci bahwa proyeksi alokasi subsidi energi untuk tahun 2026 diperkirakan menyentuh angka Rp210 triliun. Angka ini sangat rentan terhadap dinamika harga minyak global. Ia memaparkan, setiap kenaikan USD 1 per barel pada harga minyak dapat memicu penambahan beban fiskal sebesar Rp6-7 triliun. Dengan demikian, jika harga minyak melonjak sebesar USD 10 per barel, APBN harus menanggung tambahan beban subsidi yang fantastis, mencapai Rp60-70 triliun.
