APBN Terancam Jebol! Jurus Hemat BBM Tak Cukup?
Oleh Feby Novalius, Jurnalis – Jumat, 03 April 2026 | 10:05 WIB
Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Di tengah gejolak energi global yang kian memanas akibat konflik geopolitik, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan delapan strategi transformasi budaya kerja nasional sebagai upaya meredam dampak. Namun, para pakar ekonomi dari GREAT Institute memperingatkan bahwa langkah-langkah awal ini mungkin belum memadai untuk membentengi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tekanan yang lebih dalam, mendesak pemerintah untuk menyiapkan "Plan B" yang lebih komprehensif.
Eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat sejak akhir Februari 2026 telah memicu disrupsi signifikan pada jalur distribusi energi vital di Selat Hormuz. Imbasnya, harga minyak mentah Brent melesat mendekati USD 120 per barel, sementara nilai tukar Rupiah tertekan hingga menyentuh kisaran Rp16.900-Rp17.058 per dolar AS. Situasi ini menciptakan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino, pada Jumat (3/4/2026), mengakui relevansi kebijakan pemerintah, seperti penerapan work from home bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), efisiensi perjalanan dinas, refocusing belanja kementerian, dan optimalisasi program Makan Bergizi Gratis. "Pemerintah sudah mengambil langkah awal yang penting. Tetapi kita harus jujur bahwa ini baru fase pertama. Jika tekanan global bertahan lebih lama dan lebih dalam, pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah sudah bertindak, melainkan apakah paket respons yang ada masih cukup untuk menjaga APBN, stabilitas harga, dan kepercayaan pasar," ujar Yossi, menyoroti urgensi situasi.
Yossi menjelaskan bahwa persoalan mendasar terletak pada kondisi Indonesia yang memasuki tahun 2026 dengan ruang fiskal yang kian terbatas, ditambah struktur energi nasional yang sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Ketergantungan tinggi terhadap impor Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat fluktuasi harga minyak dunia dengan cepat berdampak pada kondisi fiskal, laju inflasi, serta daya beli masyarakat. Ia menegaskan, "Pelajaran paling penting dari episode ini adalah bahwa ketahanan energi tidak bisa terus dipahami hanya sebagai isu pasokan jangka pendek. Ini adalah isu kedaulatan ekonomi. Selama basis energi primer domestik belum cukup kuat dan kapasitas cadangan masih terbatas, Indonesia akan selalu berada pada posisi rentan setiap kali terjadi konflik geopolitik besar."
Simulasi terbaru yang dilakukan GREAT Institute dengan model quadruple shocks (kenaikan harga minyak, pelemahan Rupiah, lonjakan imbal hasil obligasi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi) menunjukkan proyeksi defisit APBN yang mengkhawatirkan. Pada skenario terburuk, jika konflik berkepanjangan dan harga minyak bertahan di rentang USD 105-120 per barel, defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai 3,80-4,30 persen dari PDB. Angka ini jauh melampaui ambang batas defisit fiskal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang ditetapkan undang-undang. Bahkan pada skenario moderat (harga minyak USD 93-97 per barel), defisit diproyeksikan berada di kisaran 3,25-3,55 persen dari PDB. Seluruh skenario ini turut memperhitungkan komponen nilai tukar Rupiah, imbal hasil obligasi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Adrian Nalendra Perwira, Peneliti Ekonomi GREAT Institute lainnya, menambahkan bahwa perbedaan krusial antar-skenario bukan hanya pada besaran tekanan, melainkan juga pada jenis respons kebijakan yang harus diambil. Untuk skenario awal dan menengah, fokus pemerintah masih dapat diarahkan pada disiplin fiskal, reprioritisasi belanja, evaluasi kerja fleksibel ASN, pengaturan program Makan Bergizi Gratis lima hari beserta pembekuan ekspansi penerima baru bila tekanan berlanjut, serta efisiensi belanja dengan multiplier rendah. "Di tahap ini, negara masih punya ruang untuk menahan tekanan tanpa langsung masuk ke keputusan yang mahal secara politik," terang Adrian. Namun, ia mengisyaratkan bahwa opsi kebijakan yang lebih berat, termasuk penyesuaian harga BBM bersubsidi, mungkin tak terhindarkan jika tekanan global terus memburuk.
