Chapnews – Ekonomi – Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam seminggu, yang digadang-gadang sebagai solusi penghematan BBM, mendapat respons beragam dari kalangan pekerja. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) melalui Presidennya, Mirah Sumirat, menyatakan dukungan terhadap niat baik tersebut, namun sekaligus menyoroti potensi ketidakadilan dan beban baru bagi buruh yang tidak bisa menikmati fasilitas WFH atau justru terbebani olehnya.
Mirah menegaskan bahwa skema WFH tidak bisa diberlakukan secara pukul rata di semua sektor pekerjaan. Ia mencontohkan, banyak jenis pekerjaan di sektor manufaktur, layanan publik, hingga pekerjaan lapangan yang esensinya menuntut kehadiran fisik dan tidak memungkinkan untuk dikerjakan dari rumah. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menciptakan jurang kesenjangan antar pekerja dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai keadilan implementasi kebijakan tersebut.
"Tanpa skema perlindungan yang jelas, kebijakan ini berpotensi mengalihkan beban biaya dari negara dan perusahaan kepada pekerja," kata Mirah, mengingatkan akan dampak ekonomi yang mungkin timbul.
Lebih lanjut, Mirah memperingatkan bahwa tanpa skema perlindungan yang komprehensif, kebijakan WFH berisiko mengalihkan beban operasional dari negara dan perusahaan langsung ke pundak pekerja. Mengacu pada pengalaman pahit saat pandemi COVID-19, Mirah memaparkan bagaimana pekerja yang menjalani WFH harus menanggung lonjakan pengeluaran rumah tangga.
Data menunjukkan, biaya listrik rata-rata melonjak 10-20%, tergantung intensitas penggunaan perangkat kerja seperti laptop, pendingin ruangan, dan pencahayaan. Tak hanya itu, kebutuhan akan koneksi internet yang stabil dan memadai untuk menunjang produktivitas kerja profesional juga memakan biaya signifikan, berkisar antara Rp300.000 hingga Rp700.000 per bulan. Tanpa adanya kompensasi yang layak dari pihak perusahaan, tambahan beban finansial ini secara otomatis akan menggerus pendapatan riil pekerja, menurunkan daya beli, dan pada akhirnya mengurangi kesejahteraan mereka.
Oleh karena itu, ASPIRASI mendesak pemerintah dan pengusaha untuk melakukan kajian mendalam serta menyiapkan payung hukum yang jelas guna memastikan keadilan dan perlindungan bagi seluruh pekerja, baik yang WFH maupun yang tetap bekerja di lokasi. Kebijakan WFH, di mata buruh, harus menjadi solusi yang meringankan, bukan justru menambah deretan beban baru.
