Chapnews – Ekonomi – Harapan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI, Polri, serta para pensiunan untuk menerima Gaji ke-13 pada Juni 2026 mendatang kini diwarnai ketidakpastian. Meskipun telah diatur secara eksplisit dalam peraturan pemerintah, Kementerian Keuangan masih mengkaji kemungkinan efisiensi anggaran yang bisa memengaruhi jadwal pencairan tunjangan tahunan tersebut.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 2026, secara tegas disebutkan bahwa "Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada Juni 2026." Ketentuan ini termaktub jelas dalam Pasal 15 beleid tersebut, memberikan dasar hukum yang kuat bagi para penerima untuk menantikan hak mereka.
Namun, harapan tersebut kini sedikit terganjal. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, belum dapat memberikan kepastian final terkait jadwal pencairan. Purbaya, perwakilan dari Kemenkeu, pada Selasa (7/4/2026) di Kemenkeu, mengungkapkan bahwa nasib Gaji ke-13 masih dalam tahap pembahasan intensif, terutama terkait potensi efisiensi anggaran.
"Masih dipelajari (efisiensi gaji ke-13)," ujar Purbaya singkat, menanggapi pertanyaan awak media mengenai status pencairan tunjangan tersebut.
Purbaya menambahkan bahwa pihaknya belum bisa mengambil keputusan akhir dan meminta seluruh pihak untuk bersabar menanti hasil kajian lebih lanjut. "Nanti ditunggu," tambahnya, mengisyaratkan bahwa keputusan final akan segera diumumkan setelah studi rampung. Situasi ini tentu menimbulkan pertanyaan di kalangan ASN dan pensiunan yang telah merencanakan penggunaan dana Gaji ke-13 tersebut, apakah akan cair tepat waktu atau mengalami penundaan akibat kebijakan efisiensi. Perkembangan selanjutnya akan terus dipantau oleh chapnews.id.
