Chapnews – Ekonomi – Indonesia didorong untuk segera merumuskan regulasi yang lebih komprehensif terkait pengembangan kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV). Langkah ini dinilai krusial di tengah gejolak harga energi global, sebagai upaya strategis untuk menekan ketergantungan negara pada bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani anggaran.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, pada Rabu (15/4/2026), menegaskan bahwa pemberian insentif bagi kendaraan listrik adalah langkah strategis yang tak terhindarkan. Ia menekankan bahwa dari segi operasional, EV menawarkan penghematan biaya yang sangat substansial.
"Insentif kendaraan listrik dinilai tetap penting sebagai langkah strategis. Dari sisi operasional, kendaraan listrik menawarkan efisiensi biaya yang signifikan," ujar Agus Pambagio seperti dikutip dari chapnews.id.
Dengan adanya insentif, biaya energi bulanan untuk EV diperkirakan hanya ratusan ribu rupiah. Angka ini kontras jauh dengan kendaraan bermesin pembakaran internal (Internal Combustion Engine/ICE) yang pengeluaran bahan bakarnya bisa mencapai jutaan rupiah setiap bulan.
Data menunjukkan peningkatan konsisten dalam alokasi subsidi energi, khususnya untuk BBM dan LPG. Dari Rp95,7 triliun pada tahun 2020, angka ini melonjak menjadi Rp159,6 triliun pada 2023, dan terus merangkak naik ke Rp203,4 triliun di tahun 2024. Bahkan, total subsidi dan kompensasi pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp394,3 triliun, dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menganggarkan Rp210,06 triliun.
"Kombinasi antara penghematan biaya dan kemudahan pengisian daya di rumah menjadikan kendaraan listrik opsi yang kian diminati, baik oleh masyarakat maupun pemerintah," tambah Agus Pambagio, menyoroti kepraktisan EV yang kini bisa diisi dayanya di kediaman masing-masing. Keunggulan ini diharapkan dapat mempercepat transisi energi dan mengurangi beban fiskal negara.
