Chapnews – Nasional – Angka mengejutkan terkuak di Jakarta Utara: lebih dari 22 ribu anak dilaporkan tidak bersekolah (ATS). Situasi ini menjadi sorotan serius, digarisbawahi sebagai tantangan lintas sektoral yang krusial yang memerlukan penanganan komprehensif. Ketua Tim Kerja PAUD dan Kesetaraan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DKI Jakarta, Heni Mulyani, mengungkapkan data ini, bersumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Heni Mulyani menekankan bahwa isu anak tidak sekolah bukan semata masalah pendidikan, melainkan persoalan sosial yang mendalam. Pernyataan tersebut disampaikan Heni dalam acara Penandatanganan Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun di Jakarta Utara, Selasa (28/4), sebagaimana dilaporkan chapnews.id. "Kondisi ini adalah tantangan bersama yang harus ditangani secara lintas sektoral," ujarnya.
Menurut Heni, program wajib belajar secara jelas menggarisbawahi tanggung jawab pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk menyediakan layanan pendidikan selama 13 tahun bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Kebijakan ini, yang telah berlaku sejak tahun 2025, menambah satu tahun prasekolah atau PAUD yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kurikulum wajib belajar. "Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus hadir memastikan hak tersebut terpenuhi," tegas Heni.
Menanggapi kondisi ini, Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengakui skala besar tantangan pendidikan di wilayahnya, terutama terkait tingginya jumlah anak yang tidak bersekolah. "Ini membutuhkan perhatian serius dan kerja sama lintas sektor. Tidak ada yang bisa bekerja sendiri, semua harus bergerak bersama sesuai fungsi dan kewenangannya," kata Hendra.
Pemerintah Kota Jakarta Utara telah mengambil berbagai langkah strategis untuk menangani persoalan ATS. Langkah-langkah tersebut meliputi penguatan sinergi lintas sektor, pemutakhiran dan verifikasi data ATS yang akurat, optimalisasi peran Bunda PAUD serta partisipasi aktif masyarakat, hingga penerapan pendekatan kolaboratif dan persuasif demi mengembalikan anak-anak ke jalur pendidikan.
