Chapnews – Nasional – Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, menyatakan bahwa pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana besar yang melanda wilayah tersebut baru mencapai sekitar 25 hingga 30 persen hingga saat ini. Pernyataan ini disampaikan oleh mantan Gubernur Aceh tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin (25/5), menyoroti masih banyaknya kebutuhan vital yang belum terpenuhi di Serambi Mekkah.
Mualem menjelaskan, masih banyak infrastruktur krusial yang belum rampung di berbagai daerah Aceh. Mulai dari jembatan yang vital untuk konektivitas hingga fasilitas pendidikan yang menunjang masa depan generasi muda. "Infrastruktur belum, jembatan belum. Sekolah-sekolah dan sebagainya lagi. Baru terpenuhi mungkin 30 persen. 25 sampai 30 persen," tegas Mualem, menggarisbawahi skala tantangan yang dihadapi dalam upaya rekonstruksi.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Tito Karnavian, memberikan gambaran yang lebih luas. Ia menargetkan pemulihan bencana di seluruh wilayah Sumatera akan tuntas dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
Tito merinci, pemerintah telah menyepakati alokasi anggaran fantastis sebesar Rp100,166 triliun untuk periode tiga tahun tersebut. Angka ini, menurutnya, telah disetujui di tingkat pemerintah dan mendapat dukungan penuh dari Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad. "Total anggaran yang sudah kami usulkan, dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama 3 tahun," jelas Tito.
Secara lebih rinci, anggaran kolosal tersebut akan didistribusikan per tahun. Pada tahun 2026, dialokasikan sebesar Rp38,9 triliun, diikuti Rp32,9 triliun pada tahun 2027, dan Rp28,2 triliun pada tahun 2028. Tito menambahkan bahwa total anggaran Rp100,166 triliun ini akan disalurkan ke berbagai kementerian/lembaga yang terlibat aktif dalam upaya pemulihan bencana di Sumatera.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi penerima alokasi terbesar untuk infrastruktur, dengan total sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun, di mana Rp22 triliun di antaranya dialokasikan untuk tahun ini. Selain itu, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) juga mendapat bagian signifikan sebesar Rp7,4 triliun selama dua tahun untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat bangkitnya kembali wilayah-wilayah terdampak di Sumatera, termasuk Aceh, dari dampak bencana.
