Oleh: Tim Redaksi Chapnews – Minggu, 31 Mei 2026
Chapnews – Ekonomi – Isu hangat mengenai kemungkinan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mengambil alih fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam pengawasan ekspor dan impor akhirnya terjawab. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas membantah kabar tersebut, memastikan bahwa peran Bea Cukai tetap tidak tergantikan dalam sistem pengawasan perdagangan internasional Indonesia.
Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya spekulasi mengenai pembentukan DSI yang disebut-sebut akan menggantikan peran Bea Cukai, khususnya dalam tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA). Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak berdasar, karena fungsi dan kewenangan kedua entitas ini sangat berbeda.
Menanggapi isu yang beredar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sejumlah klarifikasi penting terkait peran PT DSI dan Bea Cukai, seperti dirangkum chapnews.id pada Minggu (31/5/2026):
1. DSI Tidak Menggantikan Peran Bea Cukai
Purbaya memastikan bahwa pembentukan DSI sama sekali tidak akan mengubah tugas pokok dan fungsi DJBC sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan serta pemeriksaan kegiatan ekspor dan impor. Menurutnya, DSI nantinya akan lebih berfokus pada kegiatan perdagangan (trading), sementara seluruh proses pemeriksaan dan pengawasan ekspor-impor tetap menjadi kewenangan mutlak Bea Cukai.
"Ya tetap seperti biasa. Bedanya apa memang? Kan itu pelaporan segala macam, nanti dia (DSI) yang melakukan trading, tapi kan ekspor impor yang periksa Bea Cukai. Jadi bukan berarti fungsi Bea Cukai hilang," jelas Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Ia juga menegaskan tidak ada rencana pengambilalihan fungsi pengawasan ekspor oleh PT DSI.
2. Pemerintah Justru Perkuat Bea Cukai
Alih-alih mengurangi peran, Purbaya justru mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah berupaya keras untuk memperkuat peran dan meningkatkan kinerja Bea Cukai. Penguatan ini bertujuan untuk mendukung efektivitas pengawasan perdagangan internasional, memastikan kepatuhan, dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Langkah ini sekaligus menepis anggapan bahwa Bea Cukai akan dilemahkan atau digantikan.
