Chapnews – Ekonomi – Mata uang Garuda menunjukkan performa impresif, menggeliat menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pasca-keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuannya. Kendati demikian, di balik optimisme penguatan ini, pemerintah dihadapkan pada pekerjaan rumah krusial: menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi global yang masih membayangi.
Langkah strategis BI untuk kembali mengerek suku bunga acuan menjadi 5,50 persen terbukti efektif. Rupiah langsung merespons positif, menguat signifikan 129 poin atau sekitar 0,71 persen, menempatkannya di level Rp18.085 per USD. Penguatan ini menjadi angin segar, mengingat sebelumnya nilai tukar rupiah sempat menyentuh angka psikologis Rp18.000 per USD, sebuah kondisi yang memicu kekhawatiran dan menjadi alarm bagi stabilitas ekonomi nasional.
Namun, Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia, Akhrom Saleh, mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya jauh lebih kompleks. "Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global saat ini, sembari tetap menjaga kepercayaan investor," ujar Akhrom Saleh kepada chapnews.id, Selasa (9/6/2026). Ia menambahkan, Indonesia kini berada dalam fase krusial, bertransformasi dari ketergantungan pada modal asing menuju kemandirian pembiayaan nasional.
Di tengah upaya penguatan fondasi ekonomi ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah berani yang menuai pujian. Ia secara tegas menolak tawaran pinjaman dari lembaga moneter internasional seperti IMF dan Bank Dunia senilai USD20 miliar hingga USD30 miliar. Keputusan monumental ini didasari oleh keyakinan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sangat solid, ditopang oleh Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai angka fantastis Rp420 triliun.
Akhrom Saleh menilai keputusan Menkeu Purbaya sangat tepat dan cerdas. "Saat ini pemerintah sedang membangun kedaulatan nasional yang harus kita dukung. Menurut saya, Pak Purbaya sudah tepat dan cerdas. Dengan menolak utang dari lembaga moneter internasional, artinya pemerintah saat ini sudah tidak mau disetir dan tidak mau lagi diatur oleh mereka," tegas Akhrom, menggarisbawahi pentingnya kemandirian ekonomi sebagai pilar kedaulatan bangsa.
