Revolusi Bansos: Rp5,4 Juta Tunai, Bukan Barang Lagi!
Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Sebuah terobosan signifikan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia diumumkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Mulai ke depan, subsidi tidak lagi berbentuk barang, melainkan akan disalurkan dalam bentuk transfer tunai. Setiap penerima berpotensi mendapatkan sekitar Rp5,4 juta, akumulasi dari berbagai program bansos yang akan disatukan. Pengumuman ini disampaikan Luhut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).
Luhut menjelaskan, perubahan mendasar ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). "Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata, jika bansos itu dikumpulkan dalam bentuk cash transfer dan seterusnya, nilainya sekitar Rp5,4 juta per orang," tegas Luhut.
Pemanfaatan AI, menurut Luhut, akan menjadi fondasi krusial dalam pengelolaan data nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap program bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Dengan sistem data tunggal berbasis AI, pola subsidi yang sebelumnya berbasis barang akan dialihkan menjadi berbasis penerima manfaat, memungkinkan identifikasi dan verifikasi yang lebih presisi.
Lebih lanjut, sistem data tunggal berbasis AI ini tidak hanya akan diterapkan pada program bansos. Luhut mengungkapkan bahwa teknologi tersebut juga akan dimanfaatkan secara ekstensif untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui AI, pemerintah akan mampu mendapatkan gambaran profil pelaku usaha yang lebih komprehensif, sehingga kebijakan pembiayaan, pendampingan, dan dukungan lainnya dapat disusun dengan lebih efektif dan sesuai kebutuhan.
"Dan ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya melalui teknologi," imbuh Luhut, menekankan potensi AI dalam menciptakan ekosistem UMKM yang lebih terarah dan berdaya saing.
Dengan populasi yang diproyeksikan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun mendatang, Luhut optimis bahwa Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara terdepan yang berhasil menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara terintegrasi. Langkah strategis ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi di seluruh sektor.
