Chapnews – Nasional – Makassar – Gelombang protes melanda Sulawesi Selatan menyusul kebijakan kontroversial Dinas Pendidikan yang diduga meminta ratusan kepala sekolah SMA dan SMK untuk mengajukan surat pengunduran diri. Kebijakan ini muncul pasca-temuan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disorot oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menyoroti keras langkah tersebut, menganggapnya menimbulkan kegaduhan di tengah lingkungan pendidikan.
Andi Tenri Indah, Ketua Komisi E DPRD Sulsel, mengungkapkan bahwa setidaknya 128 kepala sekolah pada tahap pertama dan 198 pada tahap kedua telah ‘disarankan’ untuk mundur. Padahal, menurutnya, temuan BPK terkait penggunaan dana BOS tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengembalian dana oleh para kepala sekolah.
"Temuannya terkait penggunaan dana BOS. BPK menyarankan untuk mengembalikan dan itu sudah dikembalikan oleh kepala sekolah. Jadi kami menganggap persoalan itu sudah clear dan tidak perlu dibuat pernyataan mengundurkan diri," tegas Tenri kepada wartawan pada Sabtu (13/6).
Komisi E DPRD Sulsel, setelah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Jumat (12/6), merekomendasikan agar Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menghentikan kebijakan tersebut. Mereka mendesak agar dicari solusi yang tidak membebani para kepala sekolah dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Potensi jumlah kepala sekolah yang terdampak diperkirakan bisa mencapai lebih dari 500 orang jika seluruh tahapan evaluasi rampung, demikian prediksi Andi Tenri Indah.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, membantah bahwa permintaan pengunduran diri tersebut adalah bentuk paksaan atau terkait langsung dengan pengembalian dana. Ia menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja menyeluruh terhadap kepala sekolah, yang mencakup tidak hanya aspek pembelajaran tetapi juga tata kelola keuangan.
"Setiap pelaksanaan tugas pasti ada evaluasi kinerja. Di dalamnya bukan hanya kinerja pembelajaran, tetapi juga pengelolaan keuangan sekolah, apakah sesuai aturan atau tidak," jelas Iqbal.
Iqbal menerangkan bahwa hasil evaluasi memang menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana BOS yang menjadi salah satu instrumen penilaian terhadap kinerja kepala sekolah. "Kalau pengelolaan anggaran sekolah dianggap banyak menimbulkan masalah atau tidak tertib, itu bagian dari evaluasi kinerja," tambahnya.
Meskipun demikian, Iqbal mengaku belum ada kepala sekolah yang diberhentikan dari jabatannya. Ia menekankan bahwa posisi kepala sekolah merupakan tugas tambahan bagi seorang guru, sehingga dapat dievaluasi dan diganti sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Mengenai format surat pengunduran diri yang beredar, Iqbal mengakui Dinas Pendidikan memang menyiapkan contoh setelah berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, ia bersikukuh bahwa surat tersebut hanyalah ‘contoh administrasi’ dan bukan paksaan. "Itu hanya contoh yang diberikan. Kami meminta model pengunduran diri yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian. Tidak ada persoalan sebenarnya," katanya.
Iqbal juga menjamin bahwa proses evaluasi ini tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar maupun pelaksanaan penerimaan siswa baru, karena posisi kepala sekolah dianggap sebagai tugas tambahan yang dapat dievaluasi dan diganti sewaktu-waktu. "Tidak ada hubungannya dengan siswa baru. Kalau tidak ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah. Pembelajaran tetap berjalan normal," pungkasnya.
