Chapnews – Nasional – Misbakhun, legislator dari Fraksi Golkar yang memimpin Komisi XI DPR RI, melontarkan kritik tajam terhadap gaya kritik yang dilayangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurutnya, kritik seharusnya bersifat solutif dan membangun, bukan justru memanaskan situasi politik di tengah dinamika dan gelombang protes publik yang sedang terjadi. Misbakhun meyakini bahwa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan terbuka terhadap kritik yang konstruktif dan solutif, seperti yang ditunjukkan dalam respons terhadap masukan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Secara khusus, Misbakhun menyoroti substansi kritik dari sebagian elite PDIP. Meskipun menghormati hak setiap politisi untuk menyampaikan pandangan, ia mengaku belum menemukan esensi yang substantif dan menawarkan solusi konkret dari berbagai kritik yang dilontarkan. "Mengingat rekam jejak panjang PDI Perjuangan dalam kancah pemerintahan dan perumusan kebijakan negara, Misbakhun berharap kritik yang dilayangkan dapat lebih matang, proporsional, serta menawarkan solusi konkret, alih-alih hanya memperkeruh suasana," ujarnya kepada awak media, seperti dikutip chapnews.id.
Lebih lanjut, Misbakhun juga menyoroti posisi politik PDIP yang disebutnya sebagai "penyeimbang." Ia menegaskan bahwa meskipun sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi formal, setiap partai politik semestinya menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten, apakah berada di dalam atau di luar kekuasaan. "Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi juga ingin mendapatkan poin. Sebaliknya, posisinya langsung mengkritik keras saat ada program pemerintah sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan," tegas Misbakhun, menyerukan agar partai politik tidak bermain dua kaki.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, sebelumnya telah menjelaskan bahwa partainya memosisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang dengan menjalankan fungsi check and balances. Deddy berargumen, jika mayoritas fraksi di parlemen hanya bersikap ‘manut’ dan setuju dengan eksekutif, maka fungsi DPR tidak akan jauh berbeda dengan era Orde Baru. Ia bahkan mempertanyakan relevansi keberadaan DPR jika hanya menjadi stempel pemerintah dalam kondisi tersebut. Namun, Misbakhun berharap agar kritik yang disampaikan dapat lebih fokus pada solusi demi kemajuan bangsa.
