Chapnews – Ekonomi – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti isu krusial mengenai gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) yang dinilai belum menunjukkan peningkatan signifikan. Pernyataan ini disampaikan seiring dengan kekhawatiran akan adanya kebocoran penerimaan negara yang fantastis, mencapai Rp2.500 triliun setiap tahunnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo secara tegas mempertanyakan alasan di balik stagnasi kesejahteraan para abdi negara. "Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus," ujarnya, mengindikasikan adanya praktik yang merugikan keuangan negara.
Menurut Prabowo, salah satu penyebab utama keterbatasan anggaran ini adalah praktik under-invoicing, yaitu kecurangan dalam pelaporan nilai transaksi yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha. Modus operandi ini, yang disebutnya telah berlangsung bertahun-tahun, secara signifikan mengikis potensi pendapatan negara.
"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," jelas Prabowo, menggambarkan secara gamblang bagaimana negara kehilangan haknya. Berdasarkan perhitungan para ahli, kerugian akibat praktik semacam ini diperkirakan mencapai USD150 miliar, atau setara dengan Rp2.500 triliun per tahun. Angka ini menunjukkan betapa besar kekayaan bangsa yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, justru menguap akibat kebocoran tersebut.
Berita ini pertama kali dilaporkan oleh Feby Novalius di chapnews.id pada Kamis, 25 Juni 2026.
