Oleh Tim Redaksi Chapnews.id – Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:09 WIB
Chapnews – Ekonomi – Gelombang pengangkatan komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari kalangan non-korporasi kembali memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat. Di tengah riuhnya polemik tersebut, Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), angkat bicara, menegaskan bahwa keberadaan komisaris memiliki peran krusial dalam mengawal visi dan misi pemerintah.
Sorotan tajam tertuju pada beberapa nama, seperti Mufli Ananda, asisten pribadi Raffi Ahmad, yang kini menduduki posisi Komisaris PT Krakatau Posco. Tak ketinggalan, Ginka Febriyanti Ginting, seorang relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, juga menjadi perbincangan setelah ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Retail. Penunjukan ini, menurut sebagian kalangan, ditengarai kuat memiliki nuansa balas jasa politik pasca-pemilu.
Menanggapi tudingan tersebut, Qodari menjelaskan bahwa fungsi komisaris jauh melampaui sekadar pengawasan. "Dari pengalaman pribadi saya saat menjabat Komisaris Pertamina Hulu Energi, saya merasakan betul betapa pentingnya peran komisaris. Mereka bukan hanya memberikan arahan strategis, tetapi juga bertugas mengawal agar agenda-agenda pemerintah sebagai pemegang saham utama dapat terimplementasi dengan baik," ujarnya saat ditemui di Jakarta Selatan, Sabtu (4/7/2026).
Lebih lanjut, Qodari menambahkan bahwa latar belakang non-korporasi para komisaris justru bisa menjadi kekuatan. "Keberagaman latar belakang ini memungkinkan kami untuk membawa perspektif segar dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan. Kami datang dari luar, dengan pengalaman yang berbeda, sehingga mampu melihat berbagai alternatif solusi yang mungkin tidak terpikirkan oleh mereka yang selalu berada di dalam lingkaran korporasi," jelasnya. Dengan demikian, Qodari menekankan bahwa penunjukan komisaris, terlepas dari latar belakangnya, harus dilihat dari kapasitas mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan agenda strategis negara.
