Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi babak baru yang sangat dinanti bagi industri aset kripto di Indonesia. Beleid ini dipandang sebagai momentum strategis untuk mengukuhkan daya saing sekaligus memperkuat kedaulatan ekosistem kripto nasional di kancah global.
Selain menjamin kepastian hukum, implementasi aturan turunan dari UU P2SK diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi yang terkandung dalam industri ini, sehingga manfaatnya dapat secara signifikan berkontribusi pada perekonomian Indonesia.
CEO Indodax, William Sutanto, menyoroti kematangan industri kripto Indonesia yang telah berkembang pesat selama lebih dari satu dekade, membentuk fondasi yang kuat. Menurutnya, tantangan saat ini telah bergeser; bukan lagi sekadar membangun pasar dari nol, melainkan bagaimana memastikan setiap pertumbuhan industri ini mampu menciptakan nilai tambah yang konkret bagi ekonomi domestik.
"Indonesia memiliki pasar aset kripto yang masif dan ekosistem yang telah mapan selama lebih dari sepuluh tahun. Oleh karena itu, fokus pada regulasi tidak hanya sebatas kepatuhan, melainkan juga bagaimana kita memastikan bahwa kontribusi ekonomi dari industri ini dapat terus berkembang dan sepenuhnya dinikmati di dalam negeri," ujar William di Jakarta, Senin (6/7/2026), seperti dikutip dari chapnews.id.
William menjelaskan bahwa kehadiran bursa global adalah bagian tak terpisahkan dari dinamika industri aset digital, yang memicu inovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperluas opsi bagi investor. Namun, demi pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan, ia menekankan pentingnya semua pelaku pasar yang melayani pengguna di Indonesia untuk beroperasi dalam kerangka regulasi yang harmonis dan setara.
"Kami sangat mendukung adanya kompetisi yang sehat, baik di tingkat nasional maupun global, sebagai bagian dari evolusi industri. Harapan kami adalah terciptanya level playing field yang adil, di mana semua entitas yang melayani pengguna di Indonesia dapat beroperasi di bawah regulasi yang seimbang. Ini akan mendorong persaingan positif, membuka ruang inovasi yang lebih luas, dan pada akhirnya, membawa kemajuan bagi ekosistem kripto Indonesia," tambahnya.
Lebih lanjut, William menegaskan bahwa penguatan ekosistem domestik sama sekali tidak berarti menutup diri dari pasar global. Konektivitas terhadap likuiditas internasional tetap esensial guna menjaga harga aset tetap kompetitif dan memastikan pasar memiliki kedalaman likuiditas yang memadai. Namun, mekanisme ini harus dibangun dalam kerangka regulasi yang transparan, agar efisiensi pasar berjalan seiring dengan perlindungan konsumen dan stabilitas industri.
Dalam konteks kedaulatan ekonomi, William juga menyoroti peran krusial Rupiah sebagai quote currency. "Jika kita berbicara tentang kedaulatan ekosistem, maka posisi Rupiah di dalamnya adalah pembahasan yang tak terhindarkan. Menurut pandangan kami, order book nasional seharusnya secara fundamental menggunakan Rupiah sebagai quote currency, sehingga penguatan ekosistem aset kripto dapat selaras dengan penguatan nilai ekonomi nasional secara keseluruhan," pungkas William.
