Chapnews – Nasional – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap kritik sebagai bagian integral dari demokrasi, namun di sisi lain, ia juga menekankan urgensi kecepatan dalam bekerja demi kesejahteraan rakyat. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 serta Nota Keuangan di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Jumat (14/8).
Prabowo mengapresiasi sinergi yang terjalin baik antara eksekutif dan legislatif saat ini. "Saya terima kasih sekarang sudah ada kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan DPR, ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi, kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat buat rakyat kita," ujar Prabowo. Ia menekankan bahwa pengawasan dan kritik adalah elemen vital dalam sistem demokrasi, namun hal tersebut tidak boleh menghambat laju pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan komitmen pemerintahannya untuk bekerja secara optimal. Salah satu fokus utamanya adalah penyelamatan dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Menurutnya, selama ini kekayaan tersebut belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, melainkan hanya segelintir pihak saja.
Untuk mengatasi disparitas ini dan memastikan kekayaan alam kembali kepada negara dan rakyat, Prabowo menargetkan pengoperasian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai 1 Januari 2027. Bursa ini akan berada di bawah pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dirancang untuk membangun harga referensi yang adil serta transparan bagi komoditas ekspor utama Indonesia.
"Karena itu, pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027," tegas Prabowo. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari inisiatif "ekspor satu pintu" yang telah dibahas bersama OJK, menandai langkah strategis pemerintah dalam memastikan nilai tambah sumber daya alam kembali kepada negara dan rakyat secara merata.
