Chapnews – Ekonomi – Kabar baik bagi para pekerja transportasi daring atau ojek online (ojol) di Indonesia. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online dipastikan akan segera diterbitkan. Pemerintah menargetkan beleid penting ini paling lambat awal September 2026 sudah dapat berlaku, menandai babak baru perlindungan bagi para driver yang selama ini menanti payung hukum yang lebih komprehensif.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah serangkaian pembahasan intensif antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam rapat finalisasi yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026), Mensesneg Prasetyo mengumumkan bahwa seluruh pihak telah mencapai kesepahaman krusial terkait rancangan Perpres tersebut.
“Jadi hari ini alhamdulillah kita lengkap dan alhamdulillah kita sudah mencapai kesepahaman berkenaan dengan penyusunan perpres yang akan mengatur transportasi ojek online,†ujar Prasetyo Hadi, menunjukkan optimisme setelah tercapainya konsensus yang diharapkan dapat membawa kejelasan dan keadilan bagi jutaan pekerja transportasi online.
Setelah kesepahaman ini tercapai, tahapan selanjutnya adalah proses harmonisasi. Proses ini krusial untuk memastikan bahwa rancangan Perpres yang telah disepakati selaras dengan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum akhirnya dapat disahkan dan diterbitkan secara resmi oleh pemerintah.
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mempercepat penerbitan Perpres ini. “Kami targetkan akhir bulan ini dan paling lama awal bulan depan sudah bisa kita terbitkan perpres yang mengatur mengenai jasa transportasi online ini,†pungkasnya, seperti dikutip dari laporan chapnews.id. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi penundaan dalam mewujudkan perlindungan yang lebih baik bagi para pahlawan jalanan di sektor transportasi online.
