Oleh Feby Novalius, Jurnalis | Jumat, 21 Agustus 2026 | 16:05 WIB
Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Pemerintah daerah (pemda) didorong untuk melakukan lompatan strategis dalam digitalisasi, tidak hanya berhenti pada penyediaan kanal pembayaran nontunai. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa digitalisasi harus berkembang menjadi ekosistem pengelolaan pendapatan daerah yang terintegrasi, demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Narutomo, menyoroti bahwa banyak pemda masih terjebak pada pemahaman parsial tentang Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Menurutnya, menghadirkan fasilitas seperti QRIS, virtual account, atau mobile banking, meskipun penting, belumlah cukup untuk mencapai potensi penuh digitalisasi dalam tata kelola keuangan daerah.
Teguh menekankan bahwa esensi dari digitalisasi bukan sekadar menyediakan berbagai kanal pembayaran. "Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah bukan sekadar menyediakan QRIS, virtual account, atau mobile banking," tegas Teguh. "Yang lebih penting adalah membangun ekosistem transaksi yang terintegrasi dan menjadikan data transaksi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah." Ini adalah kunci untuk beralih dari sekadar ‘digital payment’ menuju ‘digital revenue’ yang berkelanjutan.
Integrasi yang dimaksud Teguh mencakup seluruh siklus pendapatan daerah, mulai dari proses pendataan wajib pajak dan retribusi, penetapan besaran, mekanisme penagihan yang efisien, rekonsiliasi data yang akurat, hingga pelaporan yang transparan.
Dengan demikian, setiap transaksi pembayaran tidak hanya dicatat sebagai penerimaan kas semata. Lebih dari itu, data transaksi tersebut bertransformasi menjadi aset berharga yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat fungsi pengawasan, menganalisis tren pendapatan, serta menjadi dasar yang kokoh dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah yang lebih strategis dan tepat sasaran. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan pertumbuhan PAD yang optimal dan berkelanjutan bagi kemajuan daerah.
