Skandal Beras Fortifikasi: Rp13 Ribu Jadi Rp57 Ribu, Rugi Rp89 T!
Chapnews – Ekonomi – Pemerintah Indonesia kembali dihadapkan pada dugaan praktik curang yang merugikan masyarakat. Kali ini, skandal penjualan beras fortifikasi mencuat, di mana produk yang seharusnya dibanderol Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram justru dipasarkan dengan harga fantastis mencapai Rp57.000 per kilogram. Praktik penyimpangan ini diperkirakan telah menyebabkan kerugian konsumen hingga Rp89 triliun, memicu respons tegas dari Kementerian Pertanian.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dengan nada tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir kecurangan semacam ini. Ia telah memerintahkan penarikan segera terhadap 25 merek beras fortifikasi yang hasil uji mutunya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). "Yang pertama, kami sudah perintahkan tarik dari pasaran. Kedua, cabut izinnya. Ketiga, diproses hukum karena setelah kita cek di empat laboratorium kredibel, hasilnya tidak sesuai label," ujar Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, pada Selasa (15/9/2026).
Amran menambahkan bahwa temuan ini sangat mengkhawatirkan, mengingat sekitar 90% dari produk beras fortifikasi yang diperiksa tidak memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan. Kementan merilis 25 merek yang bermasalah tersebut dengan inisial, antara lain WFO, WFR, TKS, IMF, NUR, TKL, HOK, BRV, IMR, IHJ, IAK, PBK, GNB, DTR, TKR, WJK, PLK, MKY, IMC, PTK, ARP, ARN, SKM, GNM, dan TAR.
Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa biaya untuk penambahan formula fortifikasi pada beras sebenarnya relatif kecil, hanya sekitar Rp1.000 per kilogram. Namun, disparitas harga jual di pasaran sangat mencolok. Produk yang semestinya berada di rentang harga wajar Rp13.000-Rp13.500 per kilogram, justru ditemukan dijual hingga Rp57.000 per kilogram. Selisih harga yang sangat besar ini menjadi indikasi kuat adanya praktik mark-up yang tidak bertanggung jawab dan merugikan daya beli masyarakat.
Pemerintah menegaskan akan menindak tegas para pelaku yang terbukti terlibat dalam praktik curang ini. Selain penarikan produk dari peredaran dan pencabutan izin usaha, proses hukum akan ditempuh untuk memberikan efek jera dan melindungi konsumen dari kerugian finansial maupun potensi risiko kesehatan akibat produk yang tidak sesuai standar. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap produk pangan dan memastikan transparansi harga di pasaran.


