Chapnews – Ekonomi – Kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi para pedagang daring yang beroperasi melalui platform penyedia layanan perdagangan elektronik (marketplace) dipastikan akan mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 2026. Direktur Jenderal Pajak (DJP), Bimo Wijayanto, menegaskan bahwa tidak ada lagi drama penundaan, menyusul persiapan matang dari kedua belah pihak.
Berbicara di Kantor Pusat DJP pada Rabu (16/9/2026), Bimo menyatakan optimisme. "Nanti Insya Allah kita akan segera aktivasi aturannya dan implementasinya. Mereka (marketplace dan pedagang) sudah siap, kita (DJP) juga sudah siap," ujarnya, mengindikasikan kelancaran proses ke depan.
Regulasi yang menjadi dasar pemungutan pajak ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Penerapan aturan ini memang telah melalui serangkaian penundaan yang cukup panjang, memicu berbagai diskusi di kalangan pelaku ekonomi digital.
Awalnya, kebijakan ini ditargetkan untuk diimplementasikan pada 1 Juli 2026, dengan menunjuk empat raksasa marketplace di Indonesia, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli, sebagai pihak yang bertanggung jawab memungut PPh. Namun, keputusan kala itu dari mantan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menangguhkan pelaksanaannya.
Penundaan tersebut, menurut Bimo, bertujuan untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat serta memastikan kesiapan sistem secara menyeluruh. "Hambatan utamanya adalah keputusan Pak Menteri Purbaya untuk menunda sementara waktu demi memastikan kesiapan sistem," terang Bimo, menjelaskan latar belakang di balik penundaan sebelumnya. Dengan kepastian tanggal 1 Oktober 2026, diharapkan ekosistem perdagangan daring dapat beradaptasi dengan regulasi baru ini tanpa gejolak berarti.
