Chapnews – Ekonomi – Gelombang tuntutan kenaikan upah minimum untuk tahun 2027 mulai bergulir. Federasi serikat pekerja di Indonesia secara resmi mengajukan usulan kenaikan upah pada kisaran 7,5 persen hingga 9,5 persen. Angka ini diharapkan berlaku merata baik untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dengan mempertimbangkan disparitas laju inflasi serta pertumbuhan ekonomi yang bervariasi di tiap-tiap daerah.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa dorongan untuk merilis angka ini lebih awal bukan tanpa alasan. Pasalnya, tenggat penetapan UMP 2027 dijadwalkan pada 1 November 2026, sementara keputusan penetapan UMK dan upah minimum sektoral akan menyusul pada 10 November 2026.
Dalam keterangan resmi yang diterima chapnews.id pada Kamis (17/9/2026), Said Iqbal menegaskan komitmen mereka. "KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027, baik UMP maupun UMK, berada pada kisaran 7,5 persen sampai dengan 9,5 persen. Angka ini akan kami perjuangkan dalam Dewan Pengupahan dan melalui berbagai jalur konstitusional," ujarnya.
Said Iqbal lebih lanjut memaparkan bahwa formulasi kenaikan upah yang mereka ajukan didasarkan pada tiga variabel utama. Yakni, rata-rata inflasi tahunan (year-on-year), rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, serta penggunaan indeks tertentu yang dikenal sebagai ‘alpha’.
Mengenai variabel indeks tertentu atau alpha, serikat pekerja telah menetapkan angka 0,9. Angka ini masih berada dalam koridor rentang 0,5 hingga 0,9 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2026.
