Chapnews.id – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah ekstrem terhadap sejumlah korporasi yang diduga kuat menjadi aktor di balik bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa pihaknya akan mencabut seluruh Hak Guna Usaha (HGU) milik tiga perusahaan yang terindikasi terlibat dalam aksi pembakaran lahan di wilayah Kalimantan.
Langkah tegas ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil evaluasi mendalam, total lahan yang akan disita dari ketiga perusahaan tersebut mencapai angka yang sangat fantastis, yakni 22.914,25 hektare. Ketiga perusahaan yang menjadi sasaran utama adalah PT MIB yang beroperasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, serta PT RKA dan PT SKM yang berlokasi di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Secara rinci, PT MIB akan kehilangan hak atas lahan seluas 4.000 hektare. Sementara itu, PT RKA menyusul dengan luas lahan yang lebih masif, yakni mencapai 11.558,11 hektare. Adapun PT SKM akan kehilangan dua bidang HGU mereka dengan rincian luas masing-masing 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Nusron Wahid menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil koordinasi intensif dengan pihak Bareskrim Polri. Langkah penertiban ini diambil setelah adanya rekomendasi kuat dari Kabareskrim mengenai daftar perusahaan pemegang HGU yang terindikasi melakukan praktik pembakaran hutan secara ilegal.
"Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," ungkap Nusron dalam keterangan resminya di Jakarta.
Ada beberapa parameter krusial yang membuat pemerintah tidak ragu untuk mencabut hak perusahaan-perusahaan tersebut. Salah satu indikator utamanya adalah jika luas lahan yang terbakar telah melampaui ambang batas 50 persen dari total area konsesi. Selain itu, perusahaan juga dinilai gagal dalam menyediakan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yang memadai, melakukan pembakaran secara berulang, serta melanggar berbagai ketentuan yang tertuang dalam surat keputusan pemberian hak sebelumnya.
Namun, tindakan ATR/BPN tidak berhenti pada pencabutan total saja. Dari total 11 korporasi yang masuk dalam radar evaluasi, pemerintah menerapkan sanksi yang bervariasi. Ada perusahaan yang HGU-nya tidak akan diperpanjang, ada yang hanya dicabut sebagian haknya, hingga perusahaan yang sama sekali tidak akan diberikan izin HGU di masa mendatang.
Sebagai contoh, HGU eks PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dipastikan tidak akan diperpanjang atau ditata kembali, mengingat hak tersebut sebenarnya telah berakhir sejak tahun 2020. Selain itu, tiga perusahaan lainnya yakni PT ANI, PT BOS, dan PT AER juga masuk dalam daftar hitam. Meskipun mereka belum memiliki HGU, pemerintah memastikan tidak akan ada pertimbangan pemberian hak maupun izin usaha perkebunan bagi mereka. ATR/BPN bahkan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk meninjau ulang izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut guna memberikan efek jera yang maksimal.
