Chapnews.id – Keputusan mengejutkan datang dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang secara resmi membatalkan rencana pengadaan rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang. Langkah ini memicu perhatian publik, terutama terkait bagaimana strategi pemenuhan armada transportasi massal di Indonesia ke depannya. Menanggapi dinamika tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi akhirnya angkat bicara.
Menhub Dudy menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan yang diambil oleh manajemen PT KAI. Menurutnya, urusan pengadaan armada merupakan ranah bisnis dan kewenangan internal perusahaan pelat merah tersebut. Namun, ia menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak boleh mengabaikan dua aspek krusial, yakni standar keselamatan penumpang dan keberlangsungan industri manufaktur di dalam negeri.

"Saya belum berdiskusi secara mendalam dengan pihak KAI mengenai detail pembatalan rencana impor tersebut. Saya ingin memahami lebih jauh apa yang menjadi pertimbangan utama mereka hingga akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil jalur impor KRL bekas," ujar Dudy saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dudy juga menyoroti alasan di balik pembatalan tersebut yang santer diberitakan di berbagai media. Kabarnya, PT KAI lebih memilih untuk memprioritaskan penggunaan produk karya anak bangsa, yakni PT Industri Kereta Api (INKA), sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kemajuan industri nasional. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi domestik.
"Jika benar alasannya adalah untuk memajukan industri dalam negeri dengan menggunakan produk INKA, tentu itu hal yang positif. Namun, yang paling utama bagi saya adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati layanan transportasi yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar keselamatan yang ketat," tambahnya.
Lebih lanjut, Menhub mengingatkan agar PT KAI tetap menjalin komunikasi yang intensif dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Hal ini penting agar kebijakan pengadaan armada tidak hanya menguntungkan dari sisi efisiensi biaya, tetapi juga selaras dengan peta jalan industri nasional.
Di sisi lain, tantangan besar kini membentang di depan mata. Dudy mengungkapkan bahwa kebutuhan akan rangkaian KRL baru masih sangat mendesak untuk dipenuhi guna menunjang mobilitas masyarakat. Ia mencatat masih ada sejumlah pengadaan rangkaian kereta yang belum tuntas sejak beberapa tahun silam.
Berdasarkan data yang ia miliki, terdapat kekurangan pengadaan sekitar delapan rangkaian kereta dari rencana besar yang dicanangkan sebelumnya. "Setahu saya, ada rencana pengadaan sekitar 30 rangkaian sejak tahun 2018. Dari jumlah tersebut, sudah ada 11 unit yang berasal dari China dan sebagian lagi produk INKA. Namun, masih ada sekitar 8 rangkaian yang pengadaannya belum terselesaikan," pungkasnya.
Kini, publik menanti langkah konkret PT KAI dalam menutup celah kebutuhan armada tersebut, apakah akan sepenuhnya mengandalkan produksi INKA atau mencari alternatif lain yang tetap menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang.

