Chapnews.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunjukkan performa yang impresif dalam mengelola dana negara menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Hingga memasuki pekan kedua November, instansi yang bertanggung jawab atas penyediaan hunian layak bagi masyarakat ini mencatatkan progres penyerapan anggaran yang sangat signifikan.
Berdasarkan data terbaru hingga 10 November 2026, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (DJPKT) dilaporkan telah berhasil menyerap dana sebesar Rp2,33 triliun. Angka tersebut setara dengan 80,05 persen dari total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2,91 triliun. Capaian ini tergolong sangat positif karena berada di atas rata-rata realisasi anggaran di lingkungan Kementerian PKP secara keseluruhan yang saat ini masih berada di angka 74,25 persen.
Melihat tren positif tersebut, pihak DJPKT menyatakan optimisme yang tinggi untuk menutup tahun dengan hasil maksimal. Melalui kalkulasi target performa yang matang, direktorat ini memproyeksikan mampu mengunci realisasi anggaran hingga menyentuh angka 97,85 persen pada saat tutup buku tanggal 31 Desember 2026 mendatang.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, memberikan perhatian khusus terhadap akselerasi penyerapan dana kas negara ini. Ia menekankan bahwa kecepatan dalam menggunakan anggaran harus berjalan selaras dengan penyelesaian proyek fisik di lapangan. Menurutnya, keberhasilan sebuah kementerian tidak boleh hanya dilihat dari seberapa besar uang yang telah dibelanjakan, tetapi harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat.
"Penyerapan anggaran bukan sekadar mengejar angka realisasi di atas kertas, tetapi harus dipastikan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap program yang dijalankan harus memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan yang paling penting adalah akuntabel," tegas Maruarar dalam keterangan resminya yang dikutip pada Rabu (11/11/2026).
Lebih lanjut, Maruarar mengingatkan bahwa kualitas bangunan adalah prioritas utama. Ia tidak ingin percepatan pembangunan di akhir tahun justru mengorbankan standar keamanan dan kualitas konstruksi. Baginya, rumah yang dibangun dengan dana negara harus memiliki daya tahan yang baik dan memberikan rasa aman bagi para penghuninya.
Sebagai langkah antisipasi, Menteri PKP juga telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran di bawahnya. Ia meminta adanya penguatan koordinasi antarunit, peningkatan fungsi pengawasan, serta pengendalian proyek yang lebih ketat. Hal ini bertujuan agar seluruh target pembangunan dapat tercapai tepat waktu tanpa melanggar regulasi yang berlaku.
Langkah proaktif ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh program perumahan yang telah direncanakan dapat tuntas secara sempurna, sehingga pada awal tahun mendatang, masyarakat sudah dapat menikmati hasil dari pembangunan kawasan permukiman yang lebih layak dan berkualitas.
