Chapnews.id – Publik kini tengah menyoroti profil kekayaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah adanya pembaruan data terkait aset yang dimilikinya. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total kekayaan pria yang kini menduduki kursi wakil pemimpin negara tersebut tercatat mencapai angka Rp27,9 miliar.
Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, terdapat tren kenaikan pada nilai aset yang dilaporkan. Pada laporan tahun 2024, total kekayaan Gibran berada di angka Rp27,5 miliar. Dengan data terbaru per 31 Desember 2025, terjadi peningkatan nilai kekayaan sebesar kurang lebih Rp395,7 juta. Secara mendetail, angka pasti yang tercantum dalam dokumen LHKPN menunjukkan total aset sebesar Rp27.915.654.176.
Dominasi aset dalam portofolio kekayaan Gibran terletak pada sektor properti. Tanah dan bangunan menjadi penyumbang terbesar dalam daftar harta kekayaannya, dengan nilai estimasi mencapai Rp17,44 miliar. Sebagian besar aset tidak bergerak ini tersebar di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen.
Menilik rinciannya, salah satu aset paling bernilai adalah sebuah properti di Surakarta dengan luas tanah 500 meter persegi dan luas bangunan 300 meter persegi yang ditaksir mencapai Rp6 miliar. Selain itu, Gibran juga memiliki dua unit aset di Kabupaten Sragen. Masing-masing aset di Sragen tersebut memiliki luas tanah dan bangunan yang cukup luas, yakni 2.000 meter persegi, dengan nilai per unit sebesar Rp2,6 miliar.
Tak hanya itu, kepemilikan properti Gibran di Surakarta juga mencakup lahan seluas 112 meter persegi yang bernilai Rp1,5 miliar. Selain aset-aset besar tersebut, terdapat pula tiga bidang tanah lainnya yang berlokasi di Surakarta dengan nilai yang bervariasi, yakni masing-masing senilai Rp700 juta, Rp1,79 miliar, dan Rp2,24 miliar.
Laporan LHKPN ini menjadi instrumen penting bagi masyarakat untuk memantau transparansi harta para pejabat negara. Kenaikan aset yang dilaporkan oleh Gibran ini menjadi perhatian publik, terutama dalam konteks akuntabilitas seorang penyelenggara negara. Hingga berita ini diturunkan, rincian aset tersebut merupakan gambaran terbaru mengenai profil finansial sang Wakil Presiden yang tercatat secara resmi dalam sistem pengawasan KPK.
Melalui transparansi ini, diharapkan masyarakat dapat melihat perkembangan kekayaan pejabat publik secara berkala, guna memastikan bahwa seluruh aset yang dimiliki berasal dari sumber yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Melansir informasi dari chapnews.id, data ini menjadi bagian dari keterbukaan informasi publik yang wajib dipenuhi oleh setiap pejabat tinggi negara.
